Ironi Pendidikan: Kepala Daerah Berijazah Paket A, B, dan C — Apa yang Sedang Terjadi dengan Bangsa Ini?

LENSAMATA.COM-Tanjungpinang,Ketua Umum Cindai (Cinta Negeri Anti Intoleransi) Provinsi Kepulauan Riau, Edi Susanto yang akrab disapa Edi Cindai, menyampaikan keprihatinan mendalam atas munculnya fenomena seorang kepala daerah yang diketahui hanya memiliki ijazah Paket A, B, dan C sebagai dasar pendidikan formalnya,Jum'at (10/10/2025)

“Secara hukum, hal ini memang sah karena negara mengakui kesetaraan pendidikan nonformal. Namun dari sisi moral dan sosial, fenomena ini mengirim pesan keliru kepada masyarakat — terutama generasi muda — bahwa untuk menjadi pejabat publik tidak perlu menempuh pendidikan tinggi yang serius, cukup melengkapi administrasi ijazah,” ujar Edi.

Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan cermin kemunduran nilai pendidikan dan lemahnya standar kepemimpinan di negeri ini.

“Pendidikan bukan sekadar ijazah, tapi fondasi moral dan logika kepemimpinan,” tegasnya.

Pendidikan Bukan Hanya Formalitas

Edi menjelaskan bahwa pendidikan sejatinya tidak hanya menghasilkan gelar, tetapi membentuk karakter, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab moral dalam mengambil keputusan.

“Ketika jabatan kepala daerah — posisi strategis yang mengatur anggaran, kebijakan publik, dan arah pembangunan — dipegang oleh figur yang tidak melalui proses pendidikan memadai, maka risiko kebijakan salah arah dan ketergantungan pada pihak lain akan semakin besar,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan, pemimpin dengan kapasitas pendidikan rendah rawan dijadikan alat politik atau ekonomi oleh kelompok tertentu, karena minimnya kemampuan memahami regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegagalan Sistem Politik Menjaga Kualitas Pemimpin

Cindai Kepri menilai bahwa fenomena ini merupakan buah dari kegagalan sistem politik nasional dalam menjaga kualitas calon pemimpin.

“Sistem rekrutmen politik kita lebih menonjolkan popularitas dan kekuatan modal dibandingkan kapasitas intelektual. Partai politik seharusnya menjadi penjaga kualitas kepemimpinan, bukan sekadar perantara menuju kekuasaan,” jelas Edi.

Jika seleksi calon kepala daerah terus mengabaikan aspek pendidikan dan kompetensi, masyarakat akan kehilangan figur teladan yang bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak bangsa.

Dampak Buruk bagi Generasi Muda

Edi Cindai juga menyoroti dampak sosial dari fenomena ini terhadap generasi muda.
“Fenomena ini berpotensi menggembosi semangat belajar anak-anak bangsa. Ketika mereka melihat bahwa untuk menjadi pejabat cukup mengambil ijazah kesetaraan tanpa proses panjang, maka pendidikan akan kehilangan makna. Padahal negara tengah berjuang mencetak Generasi Emas 2045 yang cerdas, berdaya saing, dan berintegritas,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika pola pikir “asal punya ijazah bisa jadi pejabat” terus dibiarkan, maka cita-cita besar bangsa hanya akan menjadi slogan kosong tanpa makna.

Seruan dan Rekomendasi Cindai Kepri

Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa, Cindai Kepri menyampaikan beberapa rekomendasi strategis:

Pemerintah dan DPR RI perlu meninjau ulang regulasi terkait standar kompetensi kepala daerah dengan menambahkan indikator kemampuan akademik dan manajerial minimal.
Partai politik wajib menjunjung tinggi integritas dan meritokrasi dalam penjaringan calon kepala daerah, bukan hanya menilai dari elektabilitas atau kekuatan finansial.
Masyarakat sipil, akademisi, dan media harus bersuara lantang mendorong lahirnya pemimpin yang berpendidikan, berintegritas, dan memiliki wawasan kebangsaan.

Pemimpin Harus Jadi Teladan

Cindai Kepri menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak keberadaan pendidikan kesetaraan. Jalur tersebut merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan belajar. Namun, jika jalur itu digunakan semata-mata untuk memenuhi syarat administratif guna mengejar jabatan, tanpa diiringi kapasitas dan komitmen belajar yang nyata, maka itu merupakan bentuk pelecehan terhadap nilai pendidikan.

“Pemimpin harus menjadi inspirasi, bukan jalan pintas. Pendidikan adalah tangga peradaban, dan bangsa ini tidak boleh membiarkan pemimpin yang berdiri di puncak tanpa pernah menapaki anak tangganya,” tutup Edi Cindai dengan tegas.

(Ruddi)

Location:

Lensamata.com