Ketua DPC AKPERS Nilai Bupati Lingga Gagal Tingkatkan PAD, Pajak 10% Jadi Beban Masyarakat
LENSAMATA.COM-Lingga,Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPC AKPERS) Kabupaten Lingga, S.M. Junaidi, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilainya membebani masyarakat. Ia menilai Bupati Lingga tidak memiliki program konkret dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga justru mengambil jalan pintas dengan memberlakukan pajak 10% kepada masyarakat.
Menurut Junaidi, kebijakan ini sangat tidak berpihak kepada rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum stabil. “Daya beli masyarakat saat ini menurun drastis. Tapi justru pemerintah daerah malah menambah beban dengan pajak yang tinggi,” ujarnya, Senin (14/07/2025).
Ia menyoroti bahwa alih-alih menggali potensi daerah secara optimal untuk menambah pemasukan daerah, Pemkab Lingga justru memilih jalan mudah yang berdampak langsung ke masyarakat kecil. "Ini menunjukkan lemahnya visi pembangunan ekonomi lokal dari kepala daerah," tambahnya.
Lebih lanjut, Junaidi juga meminta agar Pemkab segera mengevaluasi kebijakan tersebut, termasuk mencari solusi kreatif dan produktif dalam menumbuhkan sektor-sektor ekonomi yang bisa menjadi sumber PAD, tanpa harus membebani rakyat secara langsung.
“Kita butuh pemimpin yang mampu menciptakan program nyata, bukan hanya mengatur pungutan. Banyak potensi daerah seperti pariwisata, kelautan, dan pertanian yang bisa dikembangkan,” pungkasnya.
Kebijakan pajak 10% yang diberlakukan melalui Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lingga ini sebelumnya telah menuai gelombang protes dari berbagai kalangan masyarakat dan pelaku usaha, yang mengaku terdampak langsung atas kenaikan beban pajak tersebut.
(Red)
Posting Komentar untuk "Ketua DPC AKPERS Nilai Bupati Lingga Gagal Tingkatkan PAD, Pajak 10% Jadi Beban Masyarakat"