Jadi Penonton di Negeri Sendiri? Warga Dumai Mengamuk, Sulit Masuk Kerja di Perusahaan
LENSAMATA.COM-Dumai,Gelombang kekecewaan warga Dumai kian memuncak. Di tengah menjamurnya perusahaan di wilayah industri seperti Pelintung dan Sungai Sembilan, masyarakat lokal justru merasa tersingkir dari peluang kerja di tanah kelahiran mereka sendiri, Senin (13/04/2026).
Alih-alih menjadi tuan rumah, warga Dumai kini mengaku hanya menjadi “penonton” di tengah derasnya arus investasi.
“Perusahaan banyak, tapi kami tak pernah masuk. Jangan-jangan sudah diatur—yang diterima hanya titipan orang dalam,” ungkap seorang warga dengan nada kesal.
Lamaran Hilang, Harapan Pupus
Keluhan paling mendasar: lamaran kerja seolah “hilang tanpa jejak”. Tidak ada panggilan, tidak ada kejelasan, bahkan tidak ada transparansi dalam proses rekrutmen.
“Dipanggil saja tak pernah. Kami ini dianggap ada atau tidak?” ujar warga lainnya.
Fenomena ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik tidak sehat dalam proses penerimaan tenaga kerja—mulai dari nepotisme hingga permainan orang dalam.
Regulasi Ada, Tapi Seolah Mati Suri
Ironisnya, Kota Dumai sebenarnya memiliki aturan tegas:
Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan
Perwali No. 27 Tahun 2022 tentang Sistem Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Kedua aturan ini jelas mengatur prioritas tenaga kerja lokal. Namun di mata masyarakat, aturan tersebut tak lebih dari “dokumen tanpa nyawa”.
Pertanyaan kritis muncul:
Siapa yang mengawasi implementasinya?
Mengapa perusahaan bisa mengabaikannya?
Apakah pemerintah benar-benar hadir atau hanya diam?
Analisis Tajam: Ada Apa di Balik Rekrutmen?
Jika ditelaah secara rasional, ada tiga kemungkinan besar:
1. Masalah struktural
Pengawasan lemah, tidak ada sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar.
2. Masalah kualitas SDM (narasi klasik)
Sering dijadikan alasan, namun jarang dibuktikan secara transparan.
3. Dugaan praktik “titipan”
Jika benar terjadi, ini masuk kategori penyimpangan serius yang mencederai keadilan publik.
Dari ketiganya, poin ketiga paling sensitif—namun justru paling sering dibisikkan di lapangan.
Suara Rakyat: Sederhana Tapi Mendesak
Warga tidak menuntut jabatan tinggi. Mereka hanya ingin bekerja.
“Kami tak minta jadi bos. Jadi buruh, jadi tukang sapu pun kami siap. Yang penting halal dan bisa hidupkan keluarga.”
Pernyataan ini mencerminkan tekanan ekonomi yang nyata—bukan sekadar keluhan emosional.
Tekanan untuk Wali Kota Dumai
Sorotan kini mengarah ke kepemimpinan Wali Kota Dumai, Haji Faisal. Janji membuka akses kerja bagi pemuda tempatan dinilai belum terlihat hasilnya.
Jika situasi ini dibiarkan, ada risiko serius:
Meningkatnya pengangguran lokal
Ketimpangan sosial antara pendatang dan warga asli
Turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah
(Rohim)