AKPERSI DPC Karimun Minta Pemerintah Daerah Selesaikan Polemik BUMD, BP Kawasan, dan Anggaran
LENSAMATA.COM-Karimun,Ketua Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Karimun, Samsul, menyuarakan desakan keras kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, termasuk Bupati, Wakil Bupati, serta DPRD Karimun, untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan penting yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,Rabu 14/05/2025.
Dalam pernyataannya, Samsul menyoroti sejumlah masalah utama yang dinilai telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian yang jelas, seperti dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lemahnya peran dan kinerja Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Karimun, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah sebesar Rp173 miliar yang belum transparan.
“Ini bukan lagi isu kecil. Masyarakat mempertanyakan langsung. Ada ketidakpercayaan yang tumbuh karena tidak adanya penjelasan terbuka dari pemerintah,” ujar Samsul.
Ia menyampaikan bahwa BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal, tetapi justru memunculkan dugaan ketidakwajaran dalam operasional dan keuangan. Hal serupa juga terjadi pada BP Kawasan Karimun yang dinilai stagnan dan tidak menunjukkan kinerja maksimal sesuai harapan masyarakat.
Terkait anggaran Rp173 miliar, AKPERSI DPC Karimun menilai belum ada penjelasan publik yang menyeluruh, padahal ini merupakan dana besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. “Uang rakyat harus dikelola dengan akuntabilitas tinggi. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan pada institusi,” tegasnya.
Sebagai organisasi profesi pers, AKPERSI berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat serta menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami tidak hanya mengkritik, tapi mendorong adanya perbaikan menyeluruh. Pemerintah dan DPRD Karimun harus menjawab suara rakyat dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana,” tutup Samsul.
(Red)
Posting Komentar untuk "AKPERSI DPC Karimun Minta Pemerintah Daerah Selesaikan Polemik BUMD, BP Kawasan, dan Anggaran"