Pemerintah Perketat Pengawasan, Upaya Bersih-Bersih Korupsi di BUMN Makin Gencar

LENSAMATA.COM – Pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggencarkan upaya pemberantasan korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah terbaru yang dilakukan adalah memperketat sistem pengawasan dan mempercepat digitalisasi dalam berbagai proses bisnis di perusahaan pelat merah.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa reformasi di tubuh BUMN menjadi prioritas utama guna menciptakan perusahaan yang lebih transparan dan profesional. "Kami sudah menerapkan sistem digitalisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk mengurangi celah korupsi. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal juga diperkuat agar tidak ada lagi penyimpangan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/3/2025).

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah memperketat implementasi Whistleblowing System yang memungkinkan pegawai atau pihak eksternal melaporkan dugaan korupsi tanpa takut akan ancaman. Tak hanya itu, pemerintah juga menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung untuk melakukan audit berkala terhadap keuangan BUMN.

Sementara itu, KPK menyebutkan bahwa sejumlah kasus korupsi di BUMN masih dalam tahap penyelidikan, termasuk dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan energi dan infrastruktur. "Kami memastikan bahwa tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi. Setiap individu yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango.

Dengan berbagai langkah ini, diharapkan BUMN dapat beroperasi lebih efisien, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi kinerja BUMN agar praktik korupsi bisa benar-benar diberantas.

[Red]

Lokasi:

Berbagi :