Praktik Politik Balas Budi di Daerah, Ancaman bagi Pemerintahan Bersih

LENSAMATA.COM– Politik balas budi masih menjadi tantangan besar dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Sejumlah kepala daerah yang baru terpilih diduga mulai mengakomodasi kepentingan kelompok yang mendukung mereka dalam Pilkada. Bentuknya beragam, mulai dari bagi-bagi jabatan hingga pengaturan proyek strategis.05/03/2025

Lembaga Kajian Antikorupsi (LKA) mencatat bahwa dalam dua tahun terakhir, lebih dari 60% kepala daerah melakukan pergantian pejabat struktural tak lama setelah dilantik. Sebagian besar pengangkatan tersebut diduga tidak berbasis meritokrasi, melainkan karena hubungan politik atau kedekatan pribadi.

“Kami menemukan indikasi bahwa banyak kepala daerah memberikan posisi strategis kepada tim sukses atau keluarga dekat mereka. Ini mencederai prinsip transparansi dan profesionalisme dalam birokrasi,” ujar Direktur LKA, Andi Prasetyo, dalam konferensi pers di Jakarta.

Selain pengangkatan pejabat, praktik balas budi juga terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Sejumlah kontraktor yang terafiliasi dengan penguasa daerah diduga mendapat prioritas dalam memenangkan tender. Hal ini semakin diperparah dengan lemahnya pengawasan dari DPRD dan inspektorat daerah.

Menanggapi hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap kepala daerah yang baru dilantik. "Kami akan meningkatkan audit dan pengawasan, terutama terkait mutasi pejabat dan proyek pemerintah daerah. Jika ada indikasi korupsi atau kolusi, kami akan merekomendasikan langkah hukum," kata Sekjen Kemendagri, Budi Santoso.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengingatkan kepala daerah agar tidak terjebak dalam praktik balas budi politik. “Setiap kebijakan yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu bisa berujung pada penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Masyarakat diharapkan turut mengawasi jalannya pemerintahan daerah agar praktik politik balas budi tidak terus berlangsung. Reformasi birokrasi dan sistem pengadaan yang lebih transparan menjadi kunci untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

(Red)

Lokasi:

Berbagi :