Di Balik Meriahnya Festival Bintan Trekking 2026, AKPERSI Bintan Desak Disbudpar Buka Besaran Anggaran
LENSAMATA.COM-Bintan// Kemeriahan Bintan Trekking 2026 yang dirangkaikan dengan Festival dan Tradisi Kenduri Durian di Desa Bintan Buyu menuai apresiasi masyarakat. Namun, di balik suksesnya penyelenggaraan, muncul pertanyaan mengenai transparansi anggaran pemerintah yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut,Senin (26/07/2026).
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPC AKPERSI) Kabupaten Bintan, Martin D., meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bintan segera membuka secara terbuka besaran anggaran yang dialokasikan, bentuk bantuan yang diberikan kepada panitia, serta mekanisme penyaluran dana kegiatan.
Menurut Martin, hingga berakhirnya kegiatan dan saat sesi wawancara bersama sejumlah awak media, Kepala Disbudpar Kabupaten Bintan belum menyampaikan secara rinci nilai anggaran yang dikucurkan untuk mendukung Festival Bintan Trekking 2026. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
"Jika kegiatan ini masuk dalam agenda resmi pemerintah daerah, maka tidak ada alasan anggaran yang digunakan tidak disampaikan kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui berapa uang negara yang dialokasikan, kepada siapa disalurkan, dan digunakan untuk apa saja," tegas Martin.
Ia menilai transparansi merupakan kewajiban pemerintah, bukan sekadar pilihan. Keterbukaan anggaran, menurutnya, menjadi bagian penting dari akuntabilitas penggunaan uang rakyat serta mencegah munculnya spekulasi maupun dugaan yang dapat merusak kepercayaan publik.
Martin juga menyoroti besarnya peran masyarakat dan panitia lokal dalam menyukseskan festival tersebut. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya hadir saat menikmati keberhasilan sebuah kegiatan, sementara beban penyelenggaraan justru dipikul oleh masyarakat.
"Jangan sampai pemerintah hanya mengambil nama dan kemeriahan kegiatan, sementara beban tenaga, waktu, bahkan biaya masih ditanggung masyarakat. Ke depan harus ada evaluasi agar panitia tidak dirugikan," ujarnya.
Lebih lanjut, Martin mendesak Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Disbudpar segera memberikan penjelasan resmi mengenai besaran anggaran, sumber pendanaan, serta rincian dukungan yang diberikan kepada panitia pelaksana. Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak muncul berbagai spekulasi yang dapat mencederai semangat transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
"Semakin lama informasi ini ditutup, semakin besar ruang bagi publik untuk bertanya. Karena itu, pemerintah perlu menjawabnya secara terbuka melalui data, bukan sekadar pernyataan," pungkasnya.
(Red)