Ketua DPD Pulau-Pulau Kritik Keras Penunjukan Panglima LAM Kepri

LENSAMATA.COM-Polemik penunjukan Panglima Besar Hulubalang LAM Kepri semakin memanas. Proses yang dianggap dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah itu menuai gelombang protes dari berbagai organisasi masyarakat Melayu. Ketua DPD Persatuan Pulau-Pulau Provinsi Kepulauan Riau, Joko Link, tampil ke depan mendesak LAM Kepri untuk segera memperbaiki mekanisme yang dinilai telah mencederai marwah adat Melayu, Rabu (19/11/2025)

Penunjukan Endi Mauladi sebagai Panglima Hulubalang LAM Kepri disebut menjadi pemantik keresahan. Joko menilai keputusan tersebut tidak melalui prosedur adat yang semestinya, bahkan tidak mengikutsertakan hulubalang dari kabupaten/kota se-Kepri yang memiliki hak suara dan peran penting dalam struktur adat.

“Ini bukan keputusan kecil. Panglima Hulubalang adalah jabatan strategis yang menyangkut marwah dan kewibawaan Melayu. Jika diputuskan hanya berdasarkan penunjukan sepihak, ini jelas sebuah kelalaian besar,” tegas Joko dengan nada kritis.

Ia menyebut, langkah LAM Kepri yang langsung menetapkan seseorang tanpa ruang musyawarah terbuka, telah memicu kekecewaan mendalam di tubuh organisasi-organisasi Melayu. Protes bermunculan, bukan hanya dari kalangan pemuda, tetapi juga dari ormas Melayu yang selama ini menjadi bagian dari kekuatan budaya di Kepulauan Riau.

Joko mendesak Ketua LAM Kepri, H. Raja Al Hafiz, mengambil langkah cepat dan terukur dengan membuka forum dialog terbuka serta melakukan pemilihan ulang Panglima Besar Hulubalang LAM Kepri. Menurutnya, proses itu harus menghadirkan LAM kabupaten/kota, unsur hulubalang, dan organisasi pemuda yang bernafaskan Melayu.

“LAM Kepri adalah rumah besar. Rumah ini retak kalau dikelola tanpa keterbukaan. Kami minta pemilihan diulang, dilakukan secara jujur dan sesuai tata adat. Ini bukan soal siapa yang diangkat, tapi bagaimana keputusan itu dibuat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Joko menekankan bahwa transparansi bukan sekadar tuntutan, tetapi kebutuhan mendesak untuk menjaga solidaritas internal serta memperkuat posisi LAM Kepri sebagai lembaga adat yang dihormati.

“Jika mekanisme adat dilompati, maka wibawa lembaga akan jatuh. Kami tidak ingin LAM Kepri kehilangan kepercayaan publik. Karena itu, mari lakukan pemilihan ulang secara mufakat — demi kehormatan Melayu,” tutupnya.

Dengan desakan yang semakin tajam dari berbagai pihak, kini bola berada di tangan LAM Kepri. Masyarakat menunggu sikap tegas lembaga adat tertinggi itu dalam meredam gejolak dan memulihkan martabat adat Melayu di Kepulauan Riau.

(Red)

Location:

Berbagi :