Pintu Gerbang Pelabuhan Tanjung Buton Terlantar, AKPERSI Angkat Suara

LENSAMATA.COM-Lingga,Kondisi pintu gerbang masuk Pelabuhan Tanjung Buton di Kabupaten Lingga menuai sorotan tajam. Fasilitas yang seharusnya menjadi wajah awal pelayanan transportasi laut kini tampak terbengkalai dan tidak layak pakai,Selasa 20/05/2025.

Keadaan ini memicu respons serius dari insan pers daerah.

Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Lingga, S.M. Junaidi, menyatakan keprihatinannya terhadap minimnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas dasar pelabuhan yang menjadi simpul penting mobilitas masyarakat.

“Pelabuhan itu gerbang utama. Kalau pintu masuknya saja memprihatinkan, bagaimana bisa kita bicara pariwisata, investasi, atau pelayanan prima? Ini wajah daerah, tapi seperti dibiarkan rusak dan tak terurus,” tegas Junaidi dalam keterangannya kepada awak media lensamata.com.

Ia menyayangkan lambannya reaksi dari instansi terkait, terutama dinas teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan Tanjung Buton. Junaidi menilai, pembiaran terhadap infrastruktur pelabuhan bisa berdampak pada citra daerah dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa transportasi laut.

“Kami di AKPERSI Lingga bukan hanya memantau, tapi juga menyuarakan aspirasi publik. Jangan tunggu rusak total atau viral baru diperbaiki. Pemerintah harus responsif, bukan reaktif,” katanya.

Pelabuhan Tanjung Buton merupakan titik penting lalu lintas laut di Kabpaten Lingga, baik untuk penumpang maupun distribusi logistik. Namun, kerusakan dan ketidaklayakan fasilitas seperti gerbang masuk pelabuhan menunjukkan adanya kelalaian dalam perawatan dan pengawasan.

Beberapa warga juga menyampaikan kekecewaannya. “Tiap hari lewat sini, tapi gerbang pelabuhan dari dulu begitu-begitu saja. Tak pernah disentuh perbaikan,” ujar seorang pengguna jasa pelabuhan.

Junaidi menegaskan, AKPERSI Lingga mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan perbaikan dan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pelabuhan Tanjung Buton. Ia juga meminta adanya transparansi dalam penggunaan anggaran perawatan.

Kini, masyarakat menunggu langkah konkret dari pihak berwenang. Apakah ini akan menjadi momentum perubahan, atau kembali jadi catatan kritis tanpa tindakan?

(Red)

Lokasi:

Berbagi :