STQH Miliaran Rupiah, Penonton Mengaku Tak Dapat Konsumsi

LENSAMATA.COM-Tanjungpinang penonton Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) tingkat Provinsi Kepulauan Riau mengaku sangat kecewa di karna tidak mendapatkan konsumsi selama berlangsungnya kegiatan tersebut.

Padahal, kegiatan tersebut diketahui mendapat kucuran dana miliaran rupiah dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Provinsi Kepri.

Salah satu warga yang hadir menyaksikan acara tersebut mengungkapkan, kita rela datang dari batu 15 untuk menyaksikan perhelatan  acara islami ini, 

Menurut nya sesampai nya di acara kita berharap ada lah konsumsi snack dari panitia pelaksana ternyata oh ternyata tidak ada, hanya panitia , dan pejabat pejabat yang hadir aja yang dapat ungkap nya dengan nada kesal, 

"Sementara seorang pengujung juga berkeluh kesah Kami dan rombongan datang dari sore, duduk di tribun berjam-jam untuk ikut meramaikan acara air minum pun tidak tersedia untuk penonton," Padahal anak anak juga ada yang menyaksi kan acara tersebut sudah pada haus, ungkap nya kepada awak media ini pada Rabu (25/06/2025).

dan Keluhan serupa juga disampaikan oleh beberapa pengunjung lainnya yang mempertanyakan transparansi dan distribusi anggaran konsumsi yang seharusnya mencakup berbagai pihak, termasuk masyarakat umum yang hadir langsung di lokasi.

Diketahui, berdasarkan informasi yang beredar, Biro Kesra Kepri menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk pelaksanaan STQH, termasuk di dalamnya untuk kebutuhan akomodasi dan konsumsi. Namun realisasi di lapangan menimbulkan tanda tanya besar, terutama terkait mekanisme penyaluran anggaran konsumsi.

Asosiasi Kelurga Pers Indonesia (AKPERSI) Kepri melalui Divisi humas ,Ruddi, menyoroti masalah ini dan mendesak agar ada audit terhadap penggunaan dana tersebut. “Ini menyangkut uang rakyat. Harus jelas dan transparan, jangan sampai hanya segelintir pihak yang menikmati. Kalau penonton saja tidak diperhatikan, bagaimana dengan lainnya?” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Biro Kesra Kepri belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan masyarakat dan transparansi anggaran konsumsi STQH.

Pihak legislatif Provinsi Kepri diharapkan segera memanggil pihak terkait untuk meminta pertanggungjawaban, demi menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan event keagamaan yang seharusnya menjunjung nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan pelayanan umat.

(Red)

Location:

Berbagi :