DPD Akpersi Jabar: Pemerintah Lemah Hadapi Truk Tambang Nakal!

LENSAMATA.COM-Kabupaten Bogor,Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD Akpersi) Jawa Barat, Hilman Nurjaman, angkat bicara terkait masih banyaknya truk tambang yang melintas di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor,04/05/2025

Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 56 Tahun 2023, operasional kendaraan tambang dibatasi hanya pada pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Namun kenyataan di lapangan berkata lain—sejumlah truk masih dengan leluasa melintas di Siang hingga sore hari, meresahkan warga dan mencederai aturan hukum.

“Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi sudah masuk pada kategori pembangkangan terhadap aturan daerah. Kalau dibiarkan terus, maka aparat dan pemangku kebijakan pun harus ikut bertanggung jawab,” tegas Hilman dalam pernyataannya.

Hilman menyoroti lemahnya pengawasan dan dugaan adanya pembiaran oleh oknum aparat. Ia menilai bahwa jika pelanggaran ini terus terjadi tanpa tindakan tegas, maka pemerintah daerah secara tidak langsung telah mengkhianati amanah rakyat.

“Aturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk diakali. Kalau truk masih bebas beroperasi di luar jam, itu tandanya ada yang tutup mata. Ini sangat berbahaya. Kita bicara soal keselamatan warga, kerusakan jalan, dan gangguan lingkungan,” katanya.

Selain merugikan masyarakat, aktivitas truk tambang yang melanggar jam operasional juga memperparah kerusakan infrastruktur jalan. Banyak ruas jalan di kawasan tambang yang rusak parah, berlubang, dan tidak layak dilintasi kendaraan umum.

“Siapa yang tanggung jawab atas jalan yang rusak? Siapa yang ganti kerugian warga yang kecelakaan karena truk tambang? Ini bukan sekadar masalah lalu lintas, ini masalah keadilan dan keberpihakan,” ujar Hilman.

Ia menuntut agar Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan pihak kepolisian segera bertindak tegas tanpa kompromi. Penegakan hukum, menurutnya, harus adil dan tidak tebang pilih.

“Jika negara tidak hadir untuk rakyat kecil, maka publik berhak mempertanyakan keberadaan pemerintah. Kami dari Akpersi akan terus mengawal isu ini, dan bila perlu membuka posko pengaduan masyarakat,” pungkasnya.

DPD Akpersi Jawa Barat menyerukan agar seluruh elemen masyarakat bersatu melawan praktik pembiaran ini. Karena hukum yang tidak ditegakkan, pada akhirnya hanya akan menjadi tulisan tanpa makna.

(Red)

Lokasi:

Berbagi :