PSTK Desak APH Awasi Dugaan Penyelewengan Minyak Solar Bersubsidi
LENSAMATA.COM-Dugaan kebocoran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ke pihak perusahaan kembali mencuat di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Perkumpulan Supir Truk Karimun (PSTK) secara terbuka menyuarakan kekecewaannya dalam acara halal bihalal yang digelar di kediaman Wakil Ketua PSTK, Sukardi, di Bukit Tembak, Kecamatan Meral, Minggu malam (27/4/2025).
Acara yang dihadiri puluhan sopir truk serta tokoh masyarakat Nurdin Basirun—anggota Tim Khusus Gubernur Kepulauan Riau—itu menjadi panggung keluhan terkait ketidakadilan dalam distribusi solar subsidi.
Ketua PSTK, Saliadi, dalam pernyataannya, mengungkapkan bahwa kuota BBM subsidi untuk kebutuhan angkutan truk anggota PSTK seharusnya mencapai sekitar 100 ton per bulan. Namun, realisasi di lapangan dinilai jauh dari kebutuhan yang semestinya.
"Kami menduga ada permainan dalam penyaluran ini. Solar subsidi yang seharusnya menjadi hak kami, justru diduga kuat mengalir ke perusahaan-perusahaan besar," tegas Saliadi.
Menurutnya, dugaan penyimpangan ini menyebabkan para sopir lokal kesulitan mendapatkan solar subsidi. Kelangkaan BBM berdampak pada membengkaknya biaya operasional, sehingga banyak sopir terpaksa menanggung beban berat demi tetap bertahan.
Lebih jauh, Saliadi juga menyoroti persaingan yang dinilai tidak sehat. Sopir truk lokal kerap ditekan dengan tarif angkutan rendah oleh perusahaan besar, tanpa adanya perlindungan yang memadai.
"Bagaimana kami bisa bersaing kalau harga ditekan, BBM subsidi kami pun dirampas? Kondisi ini membuat kami benar-benar mati langkah," keluhnya.
Melalui forum ini, PSTK mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan. Mereka meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi BBM subsidi, termasuk tindakan tegas terhadap oknum yang diduga bermain di balik layar.
"Kami tidak ingin kelangkaan ini terus berulang. Kami butuh jaminan agar dapat bekerja dengan layak, adil, dan tanpa tekanan," ujar Saliadi menambahkan.
Sebagai informasi, Perkumpulan Supir Truk Karimun (PSTK) berdiri sejak tahun 2016 dan saat ini membawahi 88 anggota aktif. Sebagian besar anggotanya bergantung pada ketersediaan BBM subsidi untuk menopang kegiatan operasional harian.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait, termasuk instansi yang mengatur distribusi BBM subsidi di Kabupaten Karimun, belum memberikan keterangan resmi atas keluhan yang disampaikan PSTK.
(Red)
Posting Komentar untuk "PSTK Desak APH Awasi Dugaan Penyelewengan Minyak Solar Bersubsidi"