BUMDes di Lingga: Antara Harapan dan Realita

LENSAMATA.COM-Desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional terus menjadi fokus perhatian pemerintah. Salah satu upaya konkret adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang digadang-gadang sebagai motor penggerak roda ekonomi pedesaan. 

Namun, pertanyaannya: apakah BUMDes benar-benar berdiri dan berjalan sesuai harapan, atau hanya sekadar wacana  10/04/2025.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, setiap desa didorong untuk membentuk BUMDes sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif. Tujuan utamanya mulia—agar desa mampu mandiri secara ekonomi dan tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu seindah harapan. Data dari Kementerian Desa memang menunjukkan ribuan BUMDes telah terbentuk. Sayangnya, tidak sedikit di antaranya yang justru mati suri. Banyak yang didirikan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tanpa rencana bisnis yang matang serta minim kapasitas dalam pengelolaan.

Fenomena serupa terjadi di wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Tidak sedikit elemen masyarakat yang menyoroti keberadaan BUMDes yang justru menjadi beban, bukan solusi. Anggaran desa yang seharusnya produktif kerap kali habis tanpa hasil yang jelas—mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah—dan nyaris tanpa jejak pemanfaatan yang nyata.

Menurut pengamat pembangunan desa, sejumlah persoalan mendasar menjadi penghambat keberhasilan BUMDes. Minimnya pendampingan dan pelatihan, lemahnya manajemen, serta intervensi politik lokal menjadi kendala yang membuat banyak BUMDes tidak mampu beroperasi secara optimal.

Meski demikian, tidak semua BUMDes gagal. Di sejumlah daerah, BUMDes yang dikelola secara profesional dan transparan berhasil menciptakan lapangan kerja, mengembangkan potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, hingga kerajinan tangan. Bahkan, beberapa di antaranya mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) secara signifikan.

Lalu, kembali ke pertanyaan awal: apakah BUMDes benar-benar didirikan untuk membangun ekonomi desa, atau hanya sekadar formalitas semata?

Jawabannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah desa, peran serta masyarakat, dan dukungan nyata dari berbagai pihak. Tanpa itu semua, BUMDes hanya akan menjadi label tanpa isi—gagasan besar yang gagal diwujudkan.

(Red)

Lokasi:

Berbagi :