Regional

blog post

Ini momen yang sangat istimewa. Rasanya sangat sulit ditemukan di daerah lain atau bisa jadi tidak pernah ada.

 

Tiga APH (Aparat Penegak Hukum) polisi, jaksa dan KPK secara bersamaan membongkar perkara tipikor di satu daerah yang sama yakni kabupaten Nganjuk, propinsi Jatim.

 

Dimulai adanya kolaborasi KPK- Bareskrim Polri, hari Minggu (10 Mei 2021) melakukan OTT di Nganjuk. Tim gabungan ini berhasil memborgol  bupati Novi Rahman Hidayat, camat Berbek Harianto, camat Tanjunganom Edy Srianto, camat Pace Dupriono, camat Loceret Bambang Listiono dan ajudan bupati Izza Muhtadin.

 

Ke-7 punggawa Pemkab ini langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan Bareskrim mabes Polri. Saat tulisan ini diuppload, berkas perkara juga sudah dilimpahkan ke Kejagung. Namun  dikembalikan lagi ke penyidik (P 19) untuk dilengkapi.

 

Novi RH cs diduga melakukan tindak pidana jual beli jabatan di lingkungan Pemkab. Modusnya PNS yang mau mutasi atau promosi harus membayar sejumlah uang. Para camat yang menjadi tersangka bertindak sebagai penghubung sekaligus koordinator pengumpul uang setoran.

 

Pengamatan di lapangan, setahun terakhir mutasi dan promosi pejabat betul-betul menimbulkan kontroversi. Pejabat yang golongan lebih rendah menjadi pimpinan OPD (sersan mimpin letnan), penempatan pejabat tidak sesuai kompetensinya, sering ada mutasi tetapi masih banyak diisi plt, satu pejabat merangkap beberapa plt di OPD lain, dsb.

 

Kondisi demikian ternyata belakangan diketahui hanya menjadi modus jual beli jabatan. Dalam terminologi hukum, telah terjadi praktek suap menyuap. Hal ini menjadi bagian dari rezim tindak pidana korupsi (tipikor).

 

Praktek kotor dan merusak tatanan birokrasi ini sudah diterapkan mantan bupati Taufik dan terkena OTT KPK. Pengadilan tipikor Surabaya juga sudah mengganjar kontraktor asal Jombang ini dengan pidana penjara akumulatif 11,5 tahun.

 

Namun bupati Novi RH tidak mengaca dari kasus yang menimpa pendahulunya. Sebaliknya justru meng-copy paste dan endingnya juga tidak berbeda. Atas doa para PNS yang terdolimi dan rakyat Nganjuk, Novi RH yang baru menjabat 1/2 periode dan krunya di-OTT KPK-Bareskrim polri.

 

Kasus tipikor Novi RH cs belum selesai, Kejari Nganjuk tidak mau ketinggalan. Korp Adhiyaksa ini menjulurkan taringnya. Tim penyelidik dan penyidik tipidsus Kejari membidik program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

 

Hasilnya, mantan lurah M Koderi dan pimpinan panitia Hary Mustaji ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke sel tahanan. Dua orang ini diduga melakukan pungli biaya pra PTSL melebihi ketentuan SKB 3 Menteri.

 

Tim penyidik Kejari yang dipimpin kasi pidsus Andrie W, SH MH terus tentu tidak berhenti pada 2 tersangka. Pendalaman terus dilakukan untuk membongkar habis modus operandi sekaligus menelusuri kemana saja dana pemohon milyaran rupiah itu mengalir. Tidak menutup kemungkinan berdasar bukti-bukti yang ditemukan akan muncul tersangka baru.

 

Melihat 3 APH kerja keras bersih-bersih koruptor di bumi Anjuk Ladang mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari semua elemen masyarakat. Utamanya para aktivis anti korupsi yang selama ini terus bergerak membongkar praktek korupsi yang sudah menggurita. 

 

Tidak ada kata lain, niat dan langkah positif dari APH ini harus didukung sepenuhnya. Tanpa dibersihkan dari noda kotor bahkan hitam, Nganjuk tidak akan bisa berubah. Nganjuk akan menjadi kota yang stagnan, mati suri karena tarian para koruptor yang  terus bergoyang. Teriakan rakyat sekencang apapun tidak akan berarti.

 

Sekarang saatnya para APH harus bisa dan berani membuktikan bahwa bumi Anjuk Ladang sudah tidak nyaman lagi dihuni para koruptor. (SINTARA INSTITUTE, 29 Juni 2021)

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar