Regional

blog post

Nasib sial lagi berpihak pada 2 warga kelurahan Warujayeng, kecamatan Tanjunganom, kabupaten Nganjuk. Mereka penentu kebijakan pelaksanaan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di kelurahan Warujayeng.  

 

M Koderi, baru beberapa bulan menikmati masa pensiun dari PNS. Terakhir dia menjabat lurah Warujayeng. Satunya Hari Mustaji, warga kelurahan Warujayeng, dikenal sebagai aktivis LSM, yang dipercaya menjadi salah satu pimpinan panitia PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) TA 2020.

 

Kedua orang ini, sejak Jumat sore (25/6/2021), terhitung jam 16.30 WIB, setidaknya dalam kurun waktu 20 hari ke depan sudah tidak bisa lagi berkumpul bersama keluarga dan sahabat seperti biasanya. Ini lantaran mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan tim penyidik tipidsus Kejari Nganjuk. Para tersangka saat ini sudah berada didalam sel rumah tahanan klas II-B barat alun-alun kota Nganjuk. 

 

Mereka disangkakan melakukan pungli dalam pelaksanaan program PTSL tahun anggaran (TA) 2020. Panitia desa yang dipimpin Hari Mustaji meminta pungutan kepada pemohon melebihi ketentuan dalam SKB 3 Menteri (Mendagri, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, red).

 

Kasi pidsus kejari Nganjuk Andrie W, SH MH kepada pers mengatakan, kedua tersangka dijerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf b atau e UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Menurut ketentuan pasal 11 pelaku diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp 50 jt dan paling banyak Rp 250 jt. Pasal 12 mengancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 jt dan paling banyak Rp 1 milyar.  

 

“Modus para tersangka yaitu melakukan pungutan biaya PTSL tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SKB 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan PTSL”, kata Andrie W yang juga ketua tim penyidik kasus dugaan pungli PTSL ini.

 

Dana yang sudah terkumpul, lanjut Andrie W, dalam kurun waktu antara bulan April 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 dari hasil pungutan telah mencapai Rp 1.412.000.000. Namun Andrie tidak menjelaskan, apakah dana dari peserta/ pemohon ini sudah didistribusikan atau masih utuh berada di kas panitia.

 

Investigasi LensaMata.com di lapangan menunjukkan peserta PTSL diwajibkan membayar Rp 450.000 tiap bidang. Besaran biaya bisa bertambah jika harus ada tambahan dokumen yuridis misalnya akta waris dan PPAT.

 

“Ya benar pak saya juga ikut prona (PTSL, red) dan sudah bayar Rp 450.000. Saya tanya pak RW semua juga bayar segitu, orang kecil seperti saya ngikut saja”, ujar tukang warung warga kelurahan Warujayeng kepada LensaMata.com.     

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar