Regional

blog post

Gerakan aktivis FPMN (Forum Peduli Masyarakat Ngepung) yang menuntut transparansi APBDesa, terus berlanjut.

 

Gerakan yang sering diekspresikan lewat aksi demo, sudah dimulai tahun 2019 hingga sekarang. Terbaru pada Senin (21/6/2021) puluhan aktivis FPMN menggeruduk dinas PMD.

 

Bahkan akibat demo (5 kali) di depan pendopo ingin bertemu Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (2019), mereka dilaporkan ke Polres oleh pejabat satpol PP. Para pendemo dituduh merusak pintu pagar pendopo. Akibatnya 5 aktivis  FPMN Suyadi cs mendekam di hotel prodeo 5 dan 7 bulan.

 

Menanggapi adanya demo yang menuntut transparansi anggaran ini, direktur Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik SINTARA INSTITUTE Gundi Sintara, SH MH menilai sebagai hal yang aneh dan lucu.

 

"Aneh dan lucu karena tanpa dituntut harusnya pengelolaan uang negara yang ada di APBDesa, APBD (propinsi, kabupaten/ kota) maupun APBN ya harus transparan", ujar advokat senior jebolan FH-UB Malang ini.

 

Kata GS, dasar hukumnya sangat jelas di UU no. 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara, UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) berikut peraturan organiknya. Semua regulasi tersebut mengamanatkan adanya transparansi.

 

Namun, lanjut GS, di birokrasi pemerintahan republik Nganjuk ini masih sangat sulit diberlakukan manajemen yang transparan. Transparansi (keterbukaan) hanya bisa dan berani diterapkan jika ada kejujuran dan penerapan regulasi (aturan) yang benar.

 

Mencermati kasus Ngepung, menurut GS, juga menjadi ujian bagi  Plt bupati.  Sebab itu harus cepat bertindak. Karena kalau diserahkan para pimpinan OPD (camat, PMD, Inspektorat) tidak akan selesai.

 

"Para pimpinan OPD itu jelas tidak bisa obyektif. Biar kang Marhen turun sendiri. Ini juga ujian pertama setelah menjabat Plt bupati", tambah GS kepada LensaMata.com di ruang tunggu PA Nganjuk.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar