Regional

blog post

Pejabat publik yang sedari awal sebelum menduduki jabatan sudah kaya, ternyata bukan jaminan tidak korupsi. Padahal mereka tidak kekurangan harta buat menghidupi diri dan keluarganya. Asetnya mungkin buat makan tujuh turunan tidak habis.

 

Fakta mebuktikan ketika berada di kekuasaan (misalnya kepala daerah), perilaku pejabat tajir tidak beda juga dengan lainnya. Masih silau dan tergiur dengan harta haram. Sudah banyak contoh yang terjadi di republik ini. Mereka menjabat menteri, anggota parlemen, gubernur, bupati atau walikota.

 

Jabatan yang mentereng tidak serta merta dijadikan lahan kebaikan buat masyarakat yang dipimpin. Sebaliknya banyak dibuat kesempatan menambah pundi-pundi kekayaannya dengan cara yang tidak benar. Melanggar hukum sekaligus syariat agama. Karir politik mereka justru berakhir di balik jeruji besi karena terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

 

Salah satu contoh konkrit dialami dua (2) bupati kabupaten Nganjuk, Jatim. Kota kecil terletak 110 km sebelah barat kota Surabaya. Kedua bupati, Taufiqurrahman (lebih populer dipanggil mas Awik) yang menjabat 2 periode (2008-2013 dan 2013-2018) dan Novi Rahman Hidayat (2018-2023). Ketika pertama menjabat, mereka relative masih muda.

 

Keduanya memiliki latar belakang sebagai pengusaha yang cukup sukses. Data yang tersebar luas di media sosial, asset mereka sudah menginjak angka puluhan hingga ratusan milyar rupiah. Pada level regional keduanya menduduki rangking 3 besar diantara bupati atau walikota. Bahkan bisa mengungguli aset gubernur Jawa Timur (pakde Karwo atau Khofifah Indarparawansa).

 

Mas Awik dikenal sebagai kontraktor, mas Novi RH bergerak di bisnis lembaga keuangan (KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dan bank). Mareka pure seorang entrepreneur. Maknya redaksi LensaMata.com juga tidak memperoleh data terkait rekam jejak kedua AG I ini dalam dunia politik. Publik di Jombang maupun Nganjuk mengenalnya sebagai pengusaha lokal yang berkelas.

 

Secara kebetulan keduanya sama-sama warga Jombang. Mas Awik asli pribumi Jombang, mas Novi RH, kelahiran Nganjuk yang bertempat tinggal di Jombang. Keduanya sukses menjadi orang nomor satu di bumi Anjuk Ladang. Sehingga di masyarakat sempat berkembang bahasa slengekan, Nganjuk sudah berubah menjadi wilayah Jombang Barat.

 

Namun disayangkan, karir politik mereka tidak bertahan lama. Terpaksa harus tamat di tangan KPK dan Bareskrim Polri. Tuduhan APH pada keduanya sama yakni jual beli jabatan. Perbuatan yang sudah pernah dilakukan seniornya (mas Awik cs) kembali diulangi oleh yuniornya mas Novi cs.

 

Mas Awik di-OTT KPK di Jakarta pada hari Rabu (15/10/2017). Pada OTT ini KPK menetapkan 5 orang tersangka (sekarang semua sudah menjadi terpidana), selain mas Awik juga Ibnu Hajar (kadis Pendidikan), Harianto (Kadis LH), Suwandi (KS SMPN 3 Ngronggot) dan M Bisri (kabag Umum RSUD Nganjuk). Semua tersangka/ terpidana selain dipenjara juga dipecat dengan tidak hormat dari PNS.

 

Mas Awik dalam kasus gratifikasi (jual beli jabatan) divonis penjara 7 tahun. Selain itu saat ini juga sedang dalam proses persidangan di PN Tipikor Surabaya, mas Awik kembali didudukkan sebagai terdakwa tunggal kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). JPU KPK mengajukan tuntutan 6 tahun penjara.

 

Mas Novi dan para bawahannya di-OTT tim gabungan KPK-Bareskrim Polri pada Minggu (10/5/2021). Mereka yang ikut terkena OTT ajudan M Izza Muhtadin, camat Berbek Harianto, camat Tanjunganom Edy Srianto, camat Pace Dukhi, camat Loceret Bambang L dan mantan camat Sukomoro Tri Basuki. Ke-7 orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka jual beli jabatan dan saat ini ditahan di sel tahanan Bareskrim Mabes Polri.

 

Sejak ditetapkan tersangka kedudukan mas Novi diberhentikan sementara dan gubernur Jatim sudah menunjuk wakil bupati Marhen Djumadi sebagai Plt Bupati. Demikian juga 4 camat yang masih aktif mengalami nasib yang sama, diberhentikan sementara. Ajudan M Izza masih berstatus tenaga honorer Pemkab.

 

Jika dihitung, mas Novi hanya memimpin Nganjuk belum genap satu priode. Baru memasuki tiga tahun berjalan, dugaan perilaku jahatnya sudah terendus APH (KPK dan Polri). Tentu ini waktu yang sangat singkat. Bagai mimpi di siang bolong, jika mengingat perjuangan yang sangat keras ketika merebut jabatan orang nomor 1 di Nganjuk.

 

Saat ini status mas Novi masih sebagai tersangka. Segala kemungkinan bisa terjadi. Apakah status tersangka ini bisa naik menjadi terdakwa dan terpidana. Sesuai asas praduga tak bersalah, nasib mas Novi menunggu adanya putusan pengadilan tipikor. Jika pengadilan sudah memutus mas Novi dinyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka statusnya menjadi “pemberhentian permanen”.

 

Sebaliknya jika mas Novi bisa bebas atau perkara di-SP3 atau status tersangka dibatalkan melalui pra-peradilan maka pemberhentian harus dibatalkan. Status sebagai bupati definitive bisa diduduki kembali. Pengadilan juga wajib mengembalikan nama baiknya di mata publik.

 

Sebetulnya jika dirunut, nasib yang sama juga pernah dialami alm. Sutrisno, bupati Nganjuk 2 periode (1993-1998, 1998-2003) yang memulai karir sebagai birokrat ini terjerat kasus korupsi dan harus menikmati hidup dibalik jeruji besi selama 1 tahun. Alm. Sutrisno mendekam di penjara pasca menyelesaikan tugasnya sebagai bupati.

 

Rakyat Nganjuk hanya bisa berdoa, jangan ada OTT jilid III menimpa Bupati Nganjuk.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar