Nasional

blog post
Kasus OTT kembali menimpa bupati Nganjuk, Jatim. Bupati Novi Rahman Hidayat cs yang baru dilantik 2018 di-OTT tim gabungan KPK-Bareskrim Polri (10/5/2021).

 

Bupati sebelumnya Taufiqurrahman lengser juga akibat di-OTT KPK dan saat ini masih mendekam di LP Sidoarjo. Taufik divonis pidana penjara 7 tahun.

 

Kedua AG 1 yang berturut-turut di-OTT KPK ini ternyata terjerat kasus  yang sama, jual beli jabatan di lingkungan birokrasi Pemkab. Mereka mentransaksionalkan mutasi dan promosi PNS dengan tarif tertentu.

 

Menanggapi kasus jual beli jabatan yang saat ini menimpa Novi RH yang juga menyeret ajudan, 4 camat dan 1 mantan camat, mendapat tanggapan kritis dari pengamat hukum. Selain memberikan apresiasi sikap tegas KPK-Bareskrim Polri, juga melontarkan kritikan cukup tajam.

 

Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik "SINTARA INSTITUTE" Gundi Sintara, SH MH mengatakan, kasus jual beli jabatan itu pertanggungjawaban hukum (liability)-nya tidak bisa hanya ditimpakan kepada Bupati selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

 

Kata GS, faktanya PPK tidak bisa bekerja sendirian. Mereka merupakan tim yang bekerja secara jamaah, sehingga tidak adil jika PPK harus menanggung sendirian.

 

"Ada OPD sebagai leading sector dalam urusan kepegawaian yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Peran BKD sangat sentral dibanding para tukang lobby alias calo yang kasak-kusuk di lapangan dan sekarang ikut jadi tersangka", ujar advokat senior yang juga mantan pimpinan komisi A DPRD Nganjuk ini.

 

Ditemui LensaMata.com di kantornya, GS menilai langkah tim KPK-Bareskrim sudah tepat menyegel 3 ruangan di BKD. Karena semua data ada di OPD ini.

 

"Pimpinan BKD tidak bisa cuci tangan begitu saja. Masak siii ada sersan mimpin letnan, sarjana medis jadi pejabat di PMD, ada juga satu orang rangkap 3 jabatan. Apa iyaa dari 12.000 PNS gak ada yang memenuhi syarat", tambah mantan capim KPK ini geleng-geleng kepala.

 

Persoalan apakah pejabat BKD terlibat dalam kesepakatan jahat atau tidak, tambah GS, tergantung pembuktian. Tim penyidik KPK-Bareskrim tentu sudah handal. Jika ingin membersihkan birokrasi di Nganjuk maka kasus OTT harus dituntaskan.

 

Yang makin menjadi pertanyaan, di saat akan ada ujian perades massal kadin PMD dimutasi dan diganti Plt, asisten Pemerintahan dan Kesra juga sama. Camat Berbek mendadak dimutasi dan diisi kabag kesra (sekarang menjadi tsk).

 

Saat penanganan covid belum tuntas, kadinkes dan sekdin juga dimutasi diganti Plt. Lagi ngetren juga pejabat baru beberapa bulan menduduki jabatannya sudah dimutasi.

 

"PPK punya kewenangan, tetapi kewenangan itu digunakan tetap menggunakan aturan, bukan semau gue. Ini Pemkab Nganjuk, bukan kadipaten Anjuk Ladang", pungkasnya.

Korupsi Jual Beli Jabatan, SI : BKD Tidak Bisa Cuci Tangan

 

Kasus OTT kembali menimpa bupati Nganjuk, Jatim. Bupati Novi Rahman Hidayat cs yang baru dilantik 2018 di-OTT tim gabungan KPK-Bareskrim Polri (10/5/2021).

 

Bupati sebelumnya Taufiqurrahman lengser juga akibat di-OTT KPK dan saat ini masih mendekam di LP Sidoarjo. Taufik divonis pidana penjara 7 tahun.

 

Kedua AG 1 yang berturut-turut di-OTT KPK ini ternyata terjerat kasus  yang sama, jual beli jabatan di lingkungan birokrasi Pemkab. Mereka mentransaksionalkan mutasi dan promosi PNS dengan tarif tertentu.

 

Menanggapi kasus jual beli jabatan yang saat ini menimpa Novi RH yang juga menyeret ajudan, 4 camat dan 1 mantan camat, mendapat tanggapan kritis dari pengamat hukum. Selain memberikan apresiasi sikap tegas KPK-Bareskrim Polri, juga melontarkan kritikan cukup tajam.

 

Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik "SINTARA INSTITUTE" Gundi Sintara, SH MH mengatakan, kasus jual beli jabatan itu pertanggungjawaban hukum (liability)-nya tidak bisa hanya ditimpakan kepada Bupati selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

 

Kata GS, faktanya PPK tidak bisa bekerja sendirian. Mereka merupakan tim yang bekerja secara jamaah, sehingga tidak adil jika PPK harus menanggung sendirian.

 

"Ada OPD sebagai leading sector dalam urusan kepegawaian yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Peran BKD sangat sentral dibanding para tukang lobby alias calo yang kasak-kusuk di lapangan dan sekarang ikut jadi tersangka", ujar advokat senior yang juga mantan pimpinan komisi A DPRD Nganjuk ini.

 

Ditemui LensaMata.com di kantornya, GS menilai langkah tim KPK-Bareskrim sudah tepat menyegel 3 ruangan di BKD. Karena semua data ada di OPD ini.

 

"Pimpinan BKD tidak bisa cuci tangan begitu saja. Masak siii ada sersan mimpin letnan, sarjana medis jadi pejabat di PMD, ada juga satu orang rangkap 3 jabatan. Apa iyaa dari 12.000 PNS gak ada yang memenuhi syarat", tambah mantan capim KPK ini geleng-geleng kepala.

 

Persoalan apakah pejabat BKD terlibat dalam kesepakatan jahat atau tidak, tambah GS, tergantung pembuktian. Tim penyidik KPK-Bareskrim tentu sudah handal. Jika ingin membersihkan birokrasi di Nganjuk maka kasus OTT harus dituntaskan.

 

Yang makin menjadi pertanyaan, di saat akan ada ujian perades massal kadin PMD dimutasi dan diganti Plt, asisten Pemerintahan dan Kesra juga sama. Camat Berbek mendadak dimutasi dan diisi kabag kesra (sekarang menjadi tsk).

 

Saat penanganan covid belum tuntas, kadinkes dan sekdin juga dimutasi diganti Plt. Lagi ngetren juga pejabat baru beberapa bulan menduduki jabatannya sudah dimutasi.

 

"PPK punya kewenangan, tetapi kewenangan itu digunakan tetap menggunakan aturan, bukan semau gue. Ini Pemkab Nganjuk, bukan kadipaten Anjuk Ladang", pungkasnya.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar