Regional

blog post

Buntut pelaksanaan ujian perangkat desa (perades) yang digelar serentak di 116 desa (Kamis, 6/5/2021) suhu politik di wilayah kabupaten Nganjuk, Jatim makin menghangat. Gelombang protes atas kekecewaan terhadap proses dan hasil ujian yang dinilai tidak fair dan sarat KKN terus bermunculan.

 

Informasi yang berhasil dihimpun redaksi LensaMata.com, hari ini (Rabu, 19 Mei 2021) setidaknya akan terjadi dua unjuk rasa (unras) yang dilakukan di lokasi yang berbeda. Pertama, unras yang berskala local (satu desa) terjadi di desa Kuncir, kecamatan Ngetos.

 

Aksi ini dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Kuncir Bersatu yang dipimpin oleh Mukhlisin. Dalam surat pemberitahuan ke kapolsek Ngetos yang tertuang dalam surat no. 001/001/AMKB/2021 diuraikan AMKB menilai pelaksanaan seleksi perades di desa Kuncir terjadi banyak kecurangan dan tidak transparan.

 

Para aktivis AMKB yang diperkirakan 50-100 orang akan menggelar unras di kantor desa Kuncir, dimulai jam 07.00 WIB hingga selesai. Mereka akan bergerak dari dusun Sumber – Sambong – Nglajer dan finis di kantor desa. Belum diperoleh keterangan apa yang menjadi target unras ini, LensaMata.com belum bisa memperoleh contact-person yang bisa dihubungi.

 

Kedua, unras yang berskala kabupaten dipelopori para aktivis yang tergabung dalam LSM MAPAK (Masyarakat Peduli Anti Korupsi) yang dipimpin Supriono atau lebih dikenal Pri Rangket. LSM MAPAK akan mengerahkan kurang lebih 232 orang perwakilan dari 116 desa. Satu desa 2 orang.

 

Titik kumpul pengunjuk rasa di rumah Jaenuri, di desa Kepanjen, kecamatan Pace dimulai jam 09.00 WIB. Tujuan utama ke pendopo kabupaten dan kantor Kejari. LSM MAPAK menilai pelaksanaan ujian perades sarat dengan praktek jual beli, menyusul ditangkapnya bupati Novi RH, 4 camat, 1 mantan camat dan ajudan bupati oleh tim kolaborasi KPK dan Bareskrim Polri. Ke-7 orang diduga sebagai pelaku jual beli jabatan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel tahanan Bareskrim mabes Polri.

 

Dihubungi LensaMata.com ketua LSM MAPAK Supriono mengatakan, tujuan unras ini mendesak para pejabat terkait agar membatalkan hasil ujian perades dan dilakukan ujian ulang pakai system CAT seperti yang sudah diterapkan pada ujian CPNS. Karena, kata Pri Rangket, pelaksanaan ujian telah terindikasi kuat terjadi jual beli.

 

”Kami juga berharap APH segera menangkap dan menjebloskan ke penjara pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli jabatan perangkat desa. Terutama para camat yang belum ditangkap KPK-Polri juga harus diperiksa oleh penegak hukum”, tambahnya.

 

Direncanakan setelah selesai unras, melalui perwakilan LSM MAPAK akan  menyampaikan laporan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang terjadi di instansi wilayah kabupaten Nganjuk.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar