Nasional

blog post

By Gundi Sintara

 

Ketika saya menulis artikel berjudul “KPK Turun ke Desa” (LensaMata.com, edisi 22/04/2021), muncul banyak tanggapan pro-kontra. Tulisan itu memang beredar luas di medsos. Menjadi bahan perdebatan di grup fb maupun WAG.

 

Tanggapan netizen sebagian besar mengatakan tidak mungkin terjadi. KPK tidak akan turun ke desa, sebagaimana sering kita dengar seperti AMD (ABRI Masuk Desa). Sikap kontra ini tentu dengan berbagai argumentasi yang sebagian dipaksakan. Bahkan di grup WA para advokat hampir tidak ada yang mendukung gagasan sekaligus harapan saya lewat tulisan itu.

 

Para teman advokat rata-rata berpijak pada pola pikir yang normative. Sesuai kewenangannya KPK tidak mungkin menjangkau kasus di level desa. Yang dibayangkan para praktisi hukum, nilai kerugian negara relative kecil (kurang dari Rp 1 M) dan pelakunya bukan pejabat negara atau APH (aparat Penegak Hukum).

 

Sebagai penggagas tentu saya sangat tidak sependapat dengan pola pikir dan analisis yang kaku, tidak ada inovasi dalam penegakan hukum. Padahal kita tahu masih ada sisipan kewenangan KPK, yakni perkara tipikor itu menjadi perhatian public. Ini menjadi peluang sekaligus landasan hukum bagi KPK turun ke desa.

 

Sebagai jalan tengah adanya potensi konflik kewenangan, saya berharap KPK menggandeng APH lain (baca : polisi dan jaksa) yang memiliki SDM dan jangkauan wilayah yang jauh lebih luas. Dalam UU KPK, lembaga anti rasuah ini bisa bekerjasama dalam proses lidik atau sekedar melakukan supervisi terhadap APH yang lain.

 

Guna memperjelas deskripsi kasus yang menjadi perhatian masyarakat, diantaranya saya mencontohkan momentum ujian calon perangkat desa secara massal yang terjadi di kabupaten Nganjuk. Ujian ini terjadi di 12 kecamatan (dari total 20 kecamatan) dan 116 desa (dari total 264 desa).

 

Prosesi ujian yang dilaksanakan berdasar Perbup Nganjuk no. 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjadi polemic dan sangat viral di masyarakat. Sebelum diajukan seleksi, DPRD sudah mengajukan interpelasi terhadap bupati Novi Rahman Hidayat.

 

Yang menjadi dasar interpelasi : pertama, karena terbitnya Perbup di saat Perda tentang Desa masih dalam proses revisi. Padahal Perda ini menjadi induk dari Perbup. Kedua, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan birokrasi Pemkab yang dinilai acak-acakan dan terindikasi adanya jual beli (gratifikasi).

 

Selain inperpelasi Perbup no. 11 tahun 2021 juga diajukan uji materi (yudicial review) ke MA. Sudah klop secara politis dewan menggunakan hak interpelasi, praktisi hukum tidak kalah gesit mengajukan yudicial review. Tokoh-tokoh masyarakat memperbincangkannya di jagat medsos dan alam nyata. Hampir tiap hari media memberitakan Perbup yang pincang dan rumor jual beli jabatan perangkat desa yang terus memanas.   

 

Yang lebih mengherankan di tengah “konflik” yang demikian intens di tingkat supra struktur politik local, kalangan intelektual maupun warga masyarakat, proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa tetap berjalan. Seolah baik-baik saja. Seperti kata pepatah, “biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu”.

 

Dalam kondisi demikian pihak APH, utama di daerah, pastilah mendengar hiruk pikuk dan kegaduhan yang terjadi di bumi Anjuk Ladang. Momentum mutasi dan promosi pejabat birokrasi dalam setahun terakhir ini bukan hal sepele. Benar-benar amburadul. Catatan saya hal ini dimulai sejak terjadinya pelengseran sekda Agus Subagio dan penempatan sekretaris dinas PUPR yang sangat controversial.

 

Dua peristiwa penting tersebut bisa menjadi tes-case guna melihat reaksi public. Dan faktanya tidak muncul persoalan yang krusial maka tindakan mengutak-atik birokrat ini menjadi “mainan baru” yang menggiurkan. Harus diakui mutasi dan promosi birokrat menjadi salah satu sumber korupsi yang sangat potensial selain pengadaan barang jasa dan perijinan.

 

Di tingkat desa tiap hari warga hanya memperbincangkan soal ujian calon perangkat desa. Yang selalu menjadi topic perbincangan hanya seputar jabatan tertentu harga nominalnya berapa dan main tebak-tebakan siapa calon yang akan lolos sebagai pemenang. Setiap warga yang di desanya ada ujian, sudah tahu berapa harga tiap jenis jabatan dan siapa yang akan lolos.

 

Melihat fenomena yang sudah keterlaluan ini ternyata KPK bekerja sama dengan direktorat tipikor bareskrim Polri melakukan OTT di Nganjuk. Yang kena sial bupati Novi Rahman Hidayat, camat Berbek Harianto, camat Pace Duki, camat Loceret Bambang L, camat Tanjunganom, mantan camat Sukomoro Tri Basuki dan ajudan bupati M Izza Muhtadin serta 3 kades yakni kades Joho, Kepanjen dan Sanan.

 

Tujuh orang pertama sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 3 kades sementara dipulangkan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari kasus kolaborasi KPK-Polri ini  terbukti KPK sudah benar-benar turun langsung ke desa jika terjadi tindak pidana korupsi. Yang utama tindakan koruptor ini benar-benar meresahkan masyarakat.

 

Hal yang selama ini dipersepsikan masyarakat tidak mungkin terjadi, namun realitanya sudah benar-benar terjadi.

 

(Nganjuk, Rabu, 12/5/2021).

 

# Gundi Sintara, SH MH seorang Advokat alumnus FH-UB Malang.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar