Nasional

blog post

Para calon perangkat desa yang sudah dinyatakan lolos sebagai pemenang dalam ujian serentak di 12 kecamatan dan 116 desa se kabupaten Nganjuk, harus rela bersabar.

 

Pasalnya pelantikan mereka ditunda sampai dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Padahal hasil pantauan LensaMata.com mayoritas desa di 12 kecamatan rencananya akan melakukan pelantikan pada hari Selasa (11/5/2021).

 

Pihak Pemdes sudah mempersiapkan lokasi pelantikan dengan menata meja kursi, alat pengeras suara dan undangan buat calon perades yang akan dilantik maupun tamu. Camat juga sudah banyak yang mengeluarkan rekomendasi sebagai syarat bagi calon yang akan dilantik.

 

Namun rencana pelantikan ini berantakan karena pada hari Minggu sore (9/5/2021) ada OTT dari tim gabungan satgas penindakan KPK dan direktorat Tipikor Bareskrim Polri.

 

Para pejabat yang terkena OTT yakni bupati Novi Rahman Hidayat, camat Pace Dupri, camat Berbek Harianto, camat Tanjunganom Edy Srianto, camat Loceret Bambang L, mantan camat Sukomoro Tri Basuki dan ajudan Bupati  M Izza Muhtadin.

 

Ke-7 pejabat dan mantan pejabat ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan tipikor jual beli jabatan (promosi dan mutasi) di lingkungan Pemkab. Selain ditetapkan sebagai tersangka mereka langsung dilakukan penahanan dan pada Senin malam (10/5/2021) dibawa ke mabes Polri untuk diproses lebih lanjut.

 

Akibat adanya OTT, para kades hingga Senin sore masih ragu-ragu terkait jadi tidaknya acara pelantikan. Baru pada usai maghrib muncul surat edaran (SE) Bupati no. 140/53/411.010/2021 tentang Terjadinya Keadaan Luar Biasa dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa dan Tindak Lanjutnya tertanggal 10 Mei 2021.

 

SE ini ditujukan kepada para camat dan ditanda tangani wakil bupati Marhen Djumadi an. bupati Nganjuk. Sesuai SE disebutkan ada 2 alasan penundaan.

 

Pertama, berdasar pasal 38 ayat (1) huruf c Perbup no. 11 tahun 2021 proses pengangkatan perades dihentikan dalam hal terjadi keadaan luar biasa.

 

Kedua, adanya proses penyidikan KPK atas dugaan tipikor dalam pelaksanaan pengangkatan perades yang dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap tahapan maupun hasil pelaksanaan pengangkatan perades dan berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar