Regional

blog post

# by Gundi Sintara

(Bagian III)

 

Jika kita amati, Perbup Nganjuk no. 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menjadi Perbup yang paling populer se-antero kabupaten Nganjuk. Popularitasnya tidak terkalahkan oleh Perbup  yang lain.

 

Bahkan di era digitalisasi  saat ini -- bisa jadi -- menjadi Perbup paling kesohor di seluruh nusantara. Mengalahkan beberapa UU. Karena hampir tiap hari menghiasi halaman media cetak, mengisi link berita media online, you-tube, menjadi bahan perdebatan di medsos,  diulas para pengamat politik dan hukum.

 

Juga tidak ketinggalan, menjadi topik utama perbincangan mayoritas warga di 116 desa di seluruh kabupaten Nganjuk yang mengikuti ujian perangkat desa gelombang pertama.

 

Naskahnya, lewat aplikasi pdf tiap hari dishare di grup-grup WA. Sehingga sangat mudah warga Nganjuk membaca dan mempelajari-nya. Tidak pernah ada yang begini. Kalau tidak percaya coba datang di bagian hukum, minta salinan Perbup atau Perda responnya pasti mbulet. Ujung-ujungnya tidak dikasih.

 

PERBUP KONTROVERSIAL

 

Pro kontra terjadi. Kelompok yang diuntungkan tentu melontarkan pujian setinggi langit. Pihak yang merasa dirugikan bersikap sebaliknya. Mencaci maki, melontarkan sumpah serapah sebagai produk hukum pesanan, penuh kepentingan kelompok tertentu.

 

Pemuda desa yang punya rekam jejak pendidikan bagus, prestasi akademik oke dan jebolan sekolah/ PT yang sudah diakui kredibilitasnya, banyak yang frustasi. Sudah kalah sebelum bertempur.

 

Makanya tidak berani ikut daftar peserta tes perangkat desa. Karena sudah tahu dirinya mustahil bisa lolos melewati lubang jarum. Apalagi dengar suara warga se-kampung yang setiap malam ngegosip soal ujian perangkat desa di warkop. Hampir semua warga sudah bisa menebak siapa yang akan dilantik menjadi perangkat desa. Biasanya tebakan warga ini hampir pasti tidak meleset seperti ujian yang sama tahun 2017.

 

Kelompok pemuda inferior ini rata-rata berasal dari keluarga sederhana, tidak masuk perhitungan dalam percaturan politik di desa. Mereka dianggap bukan siapa-siapa. Orangtuanya kerja serabutan, pedagang kecil, tukang kayu atau PNS pangkat rendahan dan tidak berada di OPD yang basah. Jikapun kerja di sektor pertanian, jabatan tertinggi hanya buruh tani atau penyewa tanah bengkok musiman. Mereka tidak punya sawah yasan (hak milik) yang bisa dijual atau dijadikan jaminan hutang di bank.

 

Bisa dipahami jika ortu atau si-pemuda cerdas doank ini harus rela gigit jari. Nyali jadi ciut. Maksud hati memeluk gunung tapi tangan tak sampai. Apalagi sudah dengar khabar yang lagi viral bahwa salah satu calon pendaftar adalah anak/ keluarga dekat kades atau putra tuan takur di desanya. 

 

Perbup membolehkan anak atau keluarga kades daftar menjadi calon perangkat desa. Tidak ada batasan hubungan antara kades dengan calon, baik karena nasab (keturunan) maupun marital (perkawinan). Pembuat Perbup tidak mau tahu adanya potensi konflik kepentingan (conflic of interest) antara penentu kebijakan dengan pihak terkait langsung dengan kebijakan.

 

Namun anehnya calon justru tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan panitia. Derajat kesatu yang dimaksud menurut ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf b Perbup no. 11 tahun 2021 meliputi : ayah, ibu, anak, saudara kandung, suami dan isteri. Perbup ini jelas memberikan peluang yang seluas-luasnya kades mencalonkan keluarga dan suami/ isterinya.

 

Dengan regulasi demikian, bisa dipastikan di beberapa desa akan marak calon perangkat desa berasal dari keluarga kades. Dalam bahasa prokem, mereka adalah “calon jadi”. Dan boleh dicatat, pemenang ujian nanti nilainya banyak yang sempurna (95 s/d 100). Karena pelaksanaan ujian ada di Pemdes, seluruh kewenangan untuk menentukan segala kebijakan teknis sepenuhnya diserahkan kepada Pemdes.    

 

Bukankah yang menyusun soal hingga memberikan penilaian hanya panitia ? Sedangkan kades tidak masuk dalam kepanitiaan ? Asal tahu aja, panitia yang membentuk/ menunjuk  kades. Namun Perbup tidak mengatur bagaimana mekanisme dan tata cara dalam membentuk panitia. Padahal kita tahu Perbup merupakan pengaturan teknis yang secara eksplisit diperintahkan oleh pasal 143 Perda no. 1 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda no. 9 tahun 2018 tentang Desa.

 

Celah inilah (disengaja atau tidak) kades bisa leluasa, tanpa terikat regulasi, menunjuk panitia. Bisa melalui musdes atau sekedar mengundang orang-orang tertentu sesuai selera dan kehendak kades. Tokoh masyarakat yang dikenal independen dan kritis jangan harap diundang apalagi dilibatkan dalam kepanitiaan. Malah sosialisasi pelaksanaan pengisian perangkat desa sudah ditentukan siapa dan darimana yang harus diundang. 

 

Dalam pencalonan, meskipun misalnya anak/ keluarga dekat kades itu sedang terjerat sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana sekalipun. Karena -- sekali lagi --  Perbup tidak mensyaratkan calon harus melampirkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Dengan regulasi yang sangat free tersebut, seorang tahanan atau napi yang lagi sekolah di LP bisa mendaftar sebagai calon perangkat desa. Namun di sisi lain panitia disyaratkan tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.   


MISKIN VISI 


Ketika membaca Perbup ini, jujur saya merasa terkagum-kagum. Tim perancangnya tentu terdiri orang-orang hebat dalam dunia politik dan birokrasi. Sangat paham secara detail peluang dan celah untuk melakukan sesuatu. Namun sangat miskin visi dan misi untuk memperbaiki SDM pimpinan desa.

 

Padahal dalam konsideran “menimbang” huruf a dengan tegas disebutkan : “ … tuntutan masyarakat menghendaki tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa yang memiliki integritas, pengetahuan, ketrampilan, disiplin dan loyalitas”.

 

Sayangnya untuk mencapai visi (landasan filosofis) ini tidak diterjemahkan dalam substansi normanya sebagai misi yang biasa dituangkan dalam “maksud dan tujuan” diterbitkannya peraturan perundangan. Perbup ini eksplisit tidak tertera maksud dan tujuannya. Bahkan uraian normanya justru banyak bertentangan dengan “tuntutan masyarakat” sebagaimana dituangkan dalam konsideran “menimbang”.          

 

Sebab itu saya jadi sangat tertarik mempelajari NA-nya (naskah akademik), kayak apa kira-kira isinya. Karena khusus kelahiran Perbup ini, punya peran strategis, meskipun dibuat terburu-buru seperti lagi kebelet (Jawa). Ia akan menjadi pedoman bagi 264 desa dalam mencetak kader pimpinan di Pemdes. Jika mesin cetaknya dibuat dengan main-main, asal-asalan, berorientasi pada kepentingan prakmatis, profit (financial) maka output-nya juga dijamin amburadul.  

 

Saya jadi ingat ajaran begawan hukum Roscoe Pound yang mengatakan : “Law is tool of social engineering”. Sebagai alat rekayasa social, pembuat hukum bisa memberikan pedoman dan rambu-rambu kepada masyarakat yang terterapi hukum agar bisa mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Tujuan dimaksud tentu tercipta adanya ketertiban, kesejahteraan dan keadilan. 

 

Berdasar ajaran tersebut, masyarakat bisa dibawa kemanapun sesuai perintah hukum. Sialnya masyarakat wajib mengikuti, karena setiap norma hukum yang sah selain bersifat mengatur juga memaksa. Untuk menegakkan agar substansi norma itu dipatuhi, hukum diberikan senjata berupa sanksi hukum yang berlaku kepada setiap orang, tanpa kecuali dengan perlakuan yang sama (equality before the law).

 

Agar hukum itu punya wibawa dan setiap perintahnya dipatuhi maka hukum wajib netral. Tidak boleh berpihak. Sehingga pada dasarnya hukum itu baik, ideal (das sollen). Dengan sifat hukum yang independen, baik maka tujuan membimbing masyarakat untuk mencapai tujuan bersama akan mudah tercapai.

 

Dalam konteks pokok persoalan, mau dibawa kemanakah hukum (baca : Perbup) dalam mencetak para calon perangkat desa di 264 desa di republic Nganjuk yang sesuai dengan tuntutan masyrakat ? Menjadi perangkat desa yang berintegritas, berkualitas baik intelektual maupun moralnya. Atau sekedar hanya ingin mencetak doank, tidak perlu “direkayasa” menjadi calon pimpinan desa yang berkualitas alias seadanya ? Atau juga di-design menjadi Perbup yang penuh transaksional ? 

 

Semua pertanyaan retoris (yang sudah tahu jawabnya) ini sudah tercermin secara komprehensif di dalam Perbup no. 11 tahun 2021.       

 

(Nganjuk, 29/04/2021).

 

#Gundi Sintara, SH MH seorang Advokat alumnus FH-UB Malang dan direktur Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik SINTARA INSTITUTE.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar