Regional

blog post

By Gundi Sintara

(Bagian II)

 

Ketika pertama kali saya mendengar isu, dewan akan mengajukan interpelasi kepada bupati Novi Rahman Hidayat, jujur saya tidak percaya. Beberapa teman memberi khabar by phone saat saya berada di ruang tunggu PN Tulungagung untuk antri sidang, perihal berita politik ter-up to date di bumi Anjuk Ladang yakni soal intelpelasi. Saya hanya dingin dan ketawa aja. Dalam hati saya mengatakan : “mana mungkin ?”

 

Keraguan ini tidak hanya menghinggapi diri saya saja. Tetapi juga banyak warga yang lain, utamanya beberapa mantan pejabat eselon II dan para aktivis garis keras yang selama ini aktif ikut memantau perkembangan politik di bumi Anjuk Ladang. Di tempat lain juga terbukti berbagai postingan dan komentar netizen di medsos melalui akun pribadi, grup fb dan WAG pada umumnya lebih banyak nyinyirnya. Padahal sesungguhnya mayoritas netizen yang terekam di medsos sangat mendukung adanya interpelasi.

 

Sebenarnya bukan tanpa alasan jika muncul keraguan. Interpelasi merupakan langkah politik dewan yang luar biasa (extra ordinary). Senjata yang dimiliki para wakil rakyat ini tidak bisa digunakan sembarangan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga penggunaan interpelasi manakala menghadapi keadaan memaksa (overmacht). Jika bupati/ walikota atau gubernur sudah bertindak “kebangeten”. Makanya tidak banyak dewan di daerah menggunakan hak interpelasi untuk menguliti top pimpinan eksekutif.

 

Di wilayah Jawa Timur yang terdengar heboh baru kabupaten Jember. Bupati dr Faida diinterpelasi karena melakukan mutasi dan promosi pejabat “sak karepe dewe”. Interpelasi terhadap dr Faida kandas di MA. Fatwa hukum MA menolak pengajuan pemakzulan dr Faida. Di Jawa Barat interpelasi DPRD Garut berhasil memakzulkan bupati Aceng Fikri karena kasus susila.    

 

RAGU KONSISTENSI DEWAN

 

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, mengapa Kami meragukan keberanian dewan menggunakan haknya. Tentu hal ini bukan kesimpulan  yang mendadak, ujug-ujug muncul begitu saja. Tetapi mencermati kinerja dewan pada paruh pertama masa jabatan, belum terlihat menonjol keberaniannya bersikap kritis tingkat dewa kepada bupati. Bahkan terkesan lunak, tidak berdaya dan landai-landai saja.

 

Padahal jika jujur melihat kondisi Nganjuk dalam 2,5 tahun terakhir ini belum ada kemajuan seperti yang diharapkan rakyatnya. Ketika Taufiqurrahman terkena OTT KPK dan harus lengser dari jabatan bupati, rakyat sangat memimpikan sosok pemimpin yang bisa menutupi kelemahannya untuk mengejar ketertinggalan Nganjuk dari kabupaten tetangga. Namun realitanya rakyat kembali kecewa karena impian yang diharapkan ternyata tinggal mimpi.

Makanya ketika dari dewan muncul isu interpelasi, reaksi public berada dalam posisi ambigu. Satu sisi ada perasaan senang, dewan sudah mulai cerdas, berani bersikap dan mendengar degup jantung rakyat Nganjuk. Namun di sisi lain – sekali lagi – masih meragukan keseriusannya. Saya berfikir ada beberapa alasan yang mendasari keraguan public ini, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif.

 

Pertama, kita ingat dalam Pilkada 2018 pasangan Novi-Marhen didukung beberapa partai yang mempunyai kursi mayoritas di parlemen. Ada PDIP (pemenang Pileg), PKB (pemenang kedua Pileg), Hanura yang melesak raih 6 kursi dan berhasil menyisihkan partai Golkar di jabatan pimpinan dewan dan PPP.

 

Dengan dukungan mayoritas di parlemen, secara teoritis kedudukan mas Novi sangat kuat dan tidak akan tergoyahkan. Kekuatan “oposisi” yang terdiri partai Gerindra, Demokrat dan beberapa partai gurem head to head belum mampu mengimbangi kedigdayaan koalisi pendukung bupati. Apalagi selama ini terlihat Demokrat juga cukup mesra dengan bupati.

 

Namun fakta politik berbicara lain. Doktrin politik bahwa tidak ada kawan abadi, yang abadi adalah kepentingan. Dalam anekdot Jawa Timuran ada ungkapan, “plemben-plemben, roti-roti, biyen yo biyen, saiki yo saiki”. Semua ini ternyata berlaku di Nganjuk. Partai koalisi pengusung dan pendukung Pilkada 2018 semua balik kucing, tumpleg bleg  berpihak pada interpelasi.

 

Dulu kawan sekarang menjadi lawan. Menempatkan diri sebagai kawan atau lawan – dalam kamus politik – bukan karena unsur rasa sebagai bentuk hubungan persaudaraan tetapi semata-mata didominasi adanya factor kepentingan (politik). Pola kehidupan, hubungan sesama di dunia politik dalam sosiologi bisa diidentikkan dengan system kehidupan patembayan (gesselshaft), bukan system kehidupan paguyuban (gemeinshaft).

 

Kehidupan dengan pola hubungan berdasar patembayan (gesselshaft) rentan terjadi gesekan karena perbedaan kepentingan satu dengan yang lain. Hal ini sangat sulit terjadi pada kehidupan masyarakat paguyuban (gemeinshaft) yang lebih didominasi unsur  kekerabatan/ paseduluran. Masyarakat paguyuban melihat kepentingan individu/ personal juga menjadi kepentingan bersama. Jika muncul persoalan akan dipikul dan diselesaikan secara bersama-sama secara kekeluargaan.         

 

Deskripsi ini sekarang terjadi dalam jagat politik di bumi Anjuk Ladang. Pengusul interpelasi justru dipelopori tokoh gaek dari fraksi PKB mas Nur Daenuri. Di sisi lain PKB nyata-nyata menjadi kendaraan utama mas Novi untuk bisa naik menjadi bakal calon, calon hingga menjadi  bupati yang definitif. Dan saat ini konon bupati secara formal didapuk menjadi pengurus DPW PKB Jatim. Maaf saya tulis secara formal karena dia semula bukan siapa-siapa di parpol yang didirikan salah satu tokoh idola saya Gus Dur. Tidak ikut berdarah-darah membesarkan partai, tiba-tiba menjadi pimpinan partai.   

 

Di sisi lain kang Marhen, wakil bupati, berangkat dari kader (beneran) PDIP. Lihat namanya saja kita orang sudah “patut menduga” kemana aliran politik, apa “warna darah” wabup. Bupati-wakil bupati merupakan kolaborasi dua partai terbesar, klop. Nganjuk daerah Mataraman (abangan) dengan kekuatan Islam tradisional. PKB mengusung bupati. PDIP punya wakil bupati dan ketua DPRD.   

 

Namun ternyata yang indah itu sulit dipertahankan. Kemesraan begitu cepat berlalu. Mas Novi selain memecahkan rekor sebagai bupati pertama sejak Kanjeng Djimat hingga Taufiqurrahman, juga (paling) cepat terkena badai interpelasi. Bupati Jember dr. Faida baru diinterpelasi dewan di penghujung masa jabatan pertamanya. Mas Novi lebih cepat, baru paruh pertama masa jabatan pertama.

 

Pertanyaannya, benarkah partai-partai pengusung dan pendukung semasa Pilkada 2018 benar-benar sudah bertekad “cerai” dengan bupati ? Atau sedang bermain akrobat karena ada agenda politik terselubung ?            

 

Kedua, apa materi yang menjadi dasar sehingga dewan mempunyai alasan yang tepat hingga harus mengajukan interpelasi. Meskipun jika melihat kinerja, sikap dan perilaku bupati selama ini saya yakin anggota dewan banyak yang tersinggung, marah bahkan merasa tidak dihargai/ dilecehkan.  

 

Belakangan kita baru tahu bahwa yang menjadi topic utama yang sangat krusial interpelasi yakni lahirnya Perbup no. 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan mutasi-promosi pejabat di lingkungan Pemkab dan ada topic tambahan yang akan dirumuskan pansus yang belum terbentuk. Dua materi ini sudah bagus karena memang faktanya kebijakan bupati pada dua hal ini amat sangat kontroversial.

 

Pada mutasi dan promosi pejabat structural menjadi polemic sejak adanya mutasi sekda Agus Soebagio menjadi staf ahli bupati. Pada mutasi kloter berikutnya polemic makin santer dikaitkan dengan konsep birokrasi Rp 0 yang digembar gemborkan saat kampanye dan awal-awal menjabat. Di depan pertemuan Diaspora di pendopo kabupaten mas Novi dengan lantang mengatakan, jika mendengar ada informasi anak buahnya minta uang dalam rangka mutasi dan promosi agar segera dilaporkan kepada dirinya.

 

Bupati berjanji akan menindak tegas pejabat yang bersangkutan. Kayaknya public, khususnya para tokoh masyarakat, saat ini kembali sangat ingin mendengar lagi penegasan bupati terkait mutasi dan promosi pejabat. Himbauan bupati tersebut hingga kini masih berlaku atau tidak. Bahwa di lingkungan birokrasi Pemkab Nganjuk memang sudah benar-benar Rp 0.     

 

Berkaitan dengan Perbup no. 11 tahun 2021 sudah selayaknnya dewan merasa tersinggung, marah dan merada tidak dihargai. Karena ternyata pada saat Perbup no. 11 tahun 2021 diundangkan pada 25 Maret 2021, timsus eksekutif dan pansus dewan masih sedang membahas revisi Perda no. 1 tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda no. 9 tahun 2018. Dengan mengirimkan timsus dalam pembahasan Raperda artinya bupati sudah menyetujui Perda direvisi. Ketua pansus revisi Perda Marianto yang juga ketua F-PDIP mengatakan revisi Perda Desa tetap lanjut dan dibahas hingga tuntas. Melihat realita seperti ini tentu lahirnya Perbup beserta implikasinya sangat berpotensi munculnya konflik hukum. 

 

Sesungguhnya saya juga ingin melontarkan kritik pada dewan terkait pada materi pokok interpelasi. Kenapa pada saat bupati mengeluarkan Perbup no. 11 tahun 2021 dewan begitu antusias menyambut dengan interpelasi. Sebaliknya adem ayem ketika keluar Perbup tentang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Bukankah dua Perbup ini juga sama-sama controversial.

 

Bahkan ketika A2PN (Asosiasi Advokat Peduli Nganjuk) mengajukan hearing dengan surat tertanggal 8 Agustus 2019 terkait Perbup PTSL dengan permohonan menghadirkan bupati, kajari, kapolres dan kepala BPN tidak direspon hingga sekarang. Lebih 1,5 tahun bukan waktu yang singkat. Padahal PTSL juga salah satu persoalan yang menyangkut puluhan ribu hajat hidup rakyat Nganjuk dengan peredaran uang puluhan atau bahkan ratusan milyaran rupiah. Ada apakah ? Adakah fakta dibalik berita ?      

 

Ketiga, dua alasan diatas bersifat obyektif. Yang bersifat subyektif, pertanyaannya apa dewan cukup punya nyali, energy dan ketahanan mental untuk menghadapi interpelasi yang berat, panjang dan melelahkan. Interpelasi bukan pekerjaan remeh temeh dan berdimensi local. Tetapi merupakan pergulatan riil politik yang menyangkut harkat dan martabat lembaga. Akan terjadi “adu banteng” antara lembaga legislative vs lembaga eksekutif. 

 

Dalam interpelasi ini serius, tidak main mata atau sekedar main sinetron tentu merupakan  penuh gengsi dan pertaruhan harga diri. Masing-masing pihak harus mempersiapkan materi penjelasan, data, argumentasi sekaligus alibi yang paripurna. Karena momentum ini akan memperoleh perhatian public sangat serius. Tidak hanya rakyat Nganjuk, tetapi akan memenuhi pergunjingan di jagad medsos se-antero nusantara. Secara vertical jajaran Pemprop dan Kemendagri juga tidak kalah perhatiannya.

 

DEWAN MASUK ANGIN

 

“Tafsir politik” saya terkait isu interpelasi memang meleset. Sidang paripurna dewan pada hari Senin (05/4/2021) secara aklamasi memutuskan dewan resmi mengajukan interpelasi kepada mas Novi. Meskipun demikian saya dan public opini yang berkembang, ikut senang. Bukan berarti kami senang melihat dua lembaga terlibat dalam perseteruan. Tetapi lebih melihat dewan punya nyali, ada ketegasan dan serius berjuang untuk kebaikan. 

 

Tahap pertama ini patut kita apresiasi keputusan politik dewan. Sebuah keputusan yang berat dalam menjaga marwah lembaga yang terhormat. Berikutnya patut juga kita pertanyakan konsistensinya dalam memperjuangkan prinsip yang telah diputuskan. Harkat dan martabat lembaga akan sangat dipertaruhkan. Hal yang selalu ditakutkan oleh public jika para wakil rakyat ini di tengah perjalanan tiba-tiba “masuk angin” atau “bocor alus” dan akhirnya kempes. Hal yang lumrah terjadi dalam pergulatan politik.  

 

Bukan tidak mungkin hal demikian akan terjadi. Semua berpulang pada 50 orang wakil rakyat. Memilih ingin dikenang dalam sejarah politik di republic Anjuk Ladang sebagai politisi yang harum semerbak mewangi, atau sebaliknya -- demi kepentingan prakmatis tertentu -- akan dicatat sebagai politisi busuk yang mengotori bumi Nganjuk.

 

# Gundi Sintara SH MH, seorang advokat, jebolan FH-UB Malang dan owner media online LensaMata.com.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar