Regional

blog post

By Gundi Sintara

(bagian I)

 

Peraturan Bupati (Perbup) diinterpelasi dewan ? Ini baru berita berbobot. Tidak sekedar informasi, tetapi mempunyai nilai edukatif, yuridis sekaligus politis. Complicated news.

 

Makin menarik TKP-nya di kabupaten Nganjuk.  Daerah yang selalu tertinggal dari tetangganya, dikenal sebagai kota pensiun dan nyaris tidak pernah ada gejolak politik yang menonjol. Namun tiba-tiba muncul berita soal interpelasi dewan. Hal yang sama sekali baru di telinga rakyat Nganjuk.

 

Rapat paripurna DPRD yang digelar pada Senin (5/4/2021) telah membuat keputusan yang mengejutkan. Ada 41 anggota dewan hadir dari semua fraksi, secara aklamasi menyetujui digunakannya hak interpelasi terhadap bupati Novi Rahman Hidayat (NRH).

 

Makin mengejutkan ketika fraksi-fraksi yang menjadi pengusung pasangan Novi-Marhen dalam Pilkada 2018, ikut mendukung interpelasi. F-PDIP, F-PKB dan F-Hanura berada di dalam barisan penggagas dan penggeraknya. Benarkah mereka sudah bercerai dengan bupati ? Atau lagi  ingin main sinetron ?

 

Terlepas semuanya, tanggal 5 April 2021 layak dicatat sebagai hari yang  bersejarah di republik Anjuk Ladang. Mas Novi berhasil mecah telur sebagai bupati Nganjuk pertama yang di-interpelasi dewan. Mulai Kanjeng Djimat hingga Taufiqurrahman, semua bisa selamat dari aib politik ini.

 

PERISTIWA LUAR BIASA

 

Apakah interpelasi merupakan peristiwa yang luar biasa (extra ordinary) ? Bisa ya bisa tidak. Tergantung dilihat dari sudut pandang mana dan siapa yang memberikan penilaian.

 

Jika dijawab "tidak (luar biasa)" karena interpelasi memang hak konstitutif dewan yang diatur dalam UU Susduk. Artinya hak itu melekat di dewan sebagai lembaga pengawasan.  Bisa digunakan setiap saat manakala si-pemangku hak merasa perlu menggunakannya.

 

Sebaliknya bisa dinilai "luar biasa" karena meskipun hak, faktanya tidak digunakan sembarangan, extra hati-hati dan sangat selektif. Jika muncul persoalan biasa meski sporadis, tidak berimbas pada publik maka ada mekanisme misalnya dengan raker antara alat kelengkapan dewan dengan wakil eksekutif yang membidangi. Ini terjadi di level daerah maupun pusat.

 

Bagi legislator, hak interpelasi menjadi senjata pamungkas ya digunakan  dianggap  sebagai upaya terakhir (ultimatum remedium, pinjam istilah dalam hukum pidana).   Sehingga munculnya interpelasi menjadi bukti riil buruknya hubungan kedua lembaga.

 

Ibarat covid 19, interpelasi bisa disetarakan  komorbid (penyakit bawaan). Jika terduga pasien sudah punya komorbid maka virus corona punya tambahan amunisi buat membunuh  mangsanya lebih cepat. Menurut data medis yang terekam media, sulit  ditemukan penderita covid 19 meninggal dunia tanpa komorbid.

 

Dalam politik ada komorbid yang bernama interpelasi. Ini menjadi pintu masuk utama  munculnya hak-hak lanjutan yang lebih dahsyat. Bisa meningkat ke hak angket (hak penyelidikan) dan diakhiri hak menyatakan pendapat. Disini final, dewan meneruskan ke  impeachman (pemakzulan) atau tidak.

 

Berdasar UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pemakzulan bupati cukup dilakukan di ruang sidang paripurna dewan. Seketika bupati di-PHK di lokasi. Namun ketentuan itu diamandemen UU no. 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU no. 22 tahun 1999 dan diteruskan UU no. 23 tahun 2014.  Proses pemakzulan menjadi panjang dan berliku. Keputusan dewan tidak bersifat final. Masih perlu rekomendasi Mendagri dan terakhir dimintakan fatwa hukum ke MA.

 

Persoalannya, apa agenda politik dewan dengan mengajukan interpelasi teerhadap Perbup no. 11 tahun 2021 ? Agenda idealisme atau prakmatisme ? Karena jika dilihat dari proses, substansi dan timing penerbitannya Perbup no. 11 tahun 2021 merupakan Perbup yang berdampak multimensional. Ada dampak politis, yuridis dan ekonomis.

 

Dewan ingin memilih dimensi yang mana ? Politis saja, hanya factor yuridis, atau ekonomis.  Bisa jadi diambil ketiga-tiganya. Yang pasti jika ada libido membatalkan Perbup tentu interpelasi tidak tepat. Prosesnya jadi lebih memutar lagi. Karena yang berwenang menguji sah tidaknya Perbup hanya Mahkamah Agung melalui gugatan yudicial review. Dewan itu lembaga politik maka aspek politis yang lebih rasional. Jika target ekonomis – seperti yang sering digunjingkan public – juga bisa dipahami karena Perbup ini juga bisa disebut Perbup MEGA PROYEK rekruitmen perangkat desa.

 

Namun kesemuanya yang lebih tahu hanya para anggota dewan. Karena agenda politik lazimnya ditempatkan pada posisi tersembunhyi, tersimpan sangat rapat meskipun pada akhirnya tetap akan diketahui public.                  

 

BERLAKU HUKUM ADAT

 

Kepala daerah (baca : bupati) dan DPRD itu pemegang keuasaan pemerintahan di daerah, lembaga penentu kebijakan. Kedudukannya neben (sejajar), tidak ada dan tidak boleh satu merasa lebih tinggi (superior) dari yang lain. Dua lembaga ini sama-sama diduduki pejabat politik atau politisi. Salah satu trade mark yang melekat pada politisi yang menonjol adalah jago bernegosiasi (istilah Nganjuk jago petung).

 

Apapun masalah yang dihadapi akan selesai dengan nego ala politisi.  Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang ada berubah tiada atau sebaliknya. Oleh karenanya proses negoisasi lazimnya dilaksanakan secara senyap, pat gulipat, sim salabim jauh dari hingar bingar publikasi. Jika perlu harus pergi keluar kota menggunakan fasilitas negara, meskipun alasan untuk itu tidak ada atau mengada-ada. Seperti yang sering dikatakan pesulap si-bibir tebal pak Tarno : "sim salabim prok ... prok ... prok, ini nanti jadi apa ya ?".

 

Jangan ditanya apakah pola yang sudah mengkristal menjadi adat itu benar atau salah. Pertanyaan ini tidak pada tempatnya. Yang bisa menilai suatu persoalan "benar atau salah" dalam konteks pemerintahan itu hanya hukum. Sedangkan parameter yang dipakai adalah peluang dan kepentingan. Padahal hukum tidak bisa kompromi dengan keduanya. Karena hukum  masuk tataran idealistik (das sollen), sementara politik lebih pada prakmatisme (das sein).

 

Mana mungkin hukum bisa kompromi dengan kunker fiktif, pemberian fee tiap proyek di OPD, jual beli jabatan di birokrasi, jual beli jabatan perangkat desa, pembuatan SPj fiktif/ ganda, suap perijinan, dll. Hukum sangat familiar dengan konsep birokrasi Rp 0. Meskipun semua orang tahu itu konsep akal bulus buat menghipnotis publik (konstituen). Karena jabatan dan uang terlalu seksi untuk dijauhi. Maka sebisa mungkin hukum harus diabaikan. 

 

Tidak heran politisi paling takut dengan  dua "monster jahat" yakni hukum dan transparansi. Makanya jika tidak bisa ditaklukkan, sedapat mungkin harus dihindari. Jika kepergok cepat lari terbirit-birit. Karena hukum bersifat hitam-putih, politik abu-abu. Coba jika Anda jeli, hampir tidak pernah ditemukan produk hukum daerah dalam konsiderannya mencantumkan UU Tipikor dan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

 

Sikap paranoid para praktisi politik bisa berubah menjadi peluang. Ini berlaku bagi APH (Aparat Penegak Hukum) yang nakal. Memang jika serius melakukan penyelidikan tidak sulit APH menemukan titik lemah yang terindikasi ada pelanggaran hukum. Faktanya melihat kondisi seperti ini kebanyakan tidak ditindaklanjuti dengan proses hukum (pro justicia) tetapi justru dijadikan lahan ATM pribadi. Terjadilah hubungan simbiosis mutualisme politisi baik eksekutif maupun legislatif dengan APH yang tidak memiliki integritas.

 

Makanya sangat aneh jika para politisi tidak bisa menyelesaikan persoalan antar mereka sendiri menurut  adat nan tar adat. Apalagi persoalan  remeh temeh, ecek-ecek yang harusnya bisa selesai dengan makan nasi pecel mbah Bledek sambil ngopi bareng. Buruknya komunikasi hingga tersumbat bisa jadi karena adanya arogansi yang didasari lemahnya pemahaman tupoksinya. 

 

Yang lebih membingungkan lagi, di saat Pemdes punya gawe besar MEGA PROYEK rekruitmen perangkat desa secara massal, kepala dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Haris Jatmiko dan asisten sekda bidang Pemerintahan dan Kesra Samsul Huda dimutasi ke OPD lain. Dua jabatan yang sama-sama membidangi urusan Pemdes kosong dan hanya diisi pejabat Plt.

 

# Gundi Sintara, SH MH seorang advokat, direktur Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik SINTARA INSTITUTE, mantan pimpinan komisi A DPRD Nganjuk 2 periode dan mantan capim KPK.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar