Politik

blog post

Sikap tegas DPRD kabupaten Nganjuk untuk mengajukan interpelasi terhadap bupati Novi Rahman Hidayat, jalan terus.  Hingga hari ke-5 (Sabtu, 10/4/2021) pasca interpelasi diputuskan dalam sidang paripurna sikap dewan tidak ada perubahan dari seluruh fraksi yang hadir.

 

Penegasan ini disampaikan menyusul adanya rumor yang berkembang di publik bupati dengan dewan sudah “rujuk” sehingga interpelasi dibatalkan. Rumor yang belum pasti kebenarannya ini terus menggelinding dan menjadi pergunjingan di WAG dan obrolan di masyarakat.

 

Menanggapi hal tersebut beberapa anggota dewan yang dihubungi redaksi LensaMata.com menyatakan tidak benar jika interpelasi dibatalkan. Mereka juga menegaskan tidak ada pertemuan khusus antara dewan dengan bupati atau pejabat eksekutif lainnya yang khusus membahas interpelasi.

 

“Tidak benar jika interpelasi batal. Saya justru baru mendengar ada rumor atau khabar seperti itu. Setahu saya tidak ada pembatalan, interpelasi jalan terus. Kami harus tetap menjaga marwah DPRD sehingga tidak membuat keputusan yang gampang berubah ”, ujar Fauzi Irwana, salah satu peserta rapat paripurna yang juga ketua DPC partai Demokrat versi AHY.

 

Bahkan, lanjut Fauzi, hari Senin (12/4/2021) rencananya ada pertemuan para pimpinan fraksi untuk merumuskan interpelasi sekaligus menentukan personil yang akan menjadi anggota pansus interpelasi. Apa yang menjadi materi sekaligus penajamannya yang akan diusung dalam interpelasi akan dibahas dalam rapat pimpinan fraksi.    

 

Hal yang sama juga ditegaskan Suprapto, anggota fraksi Gerindra. Kata Suprapto, dirinya juga memastikan hingga hari ke-5 ini interpelasi jalan terus, tidak ada kendala apalagi pembatalan. Bahkan dirinya juga setuju dengan informasi dari rekannya Fauzy Irwana bahwa akan ada pertemuan para pimpinan fraksi yang khusus membahas interpelasi.

 

“Wah … khabar pembatalan interpelasi jelas tidak benar alias hoax. Saya malah sudah menyusun draft beberapa substansi Perbup no. 11 tahun 2021 yang terindikasi bertentangan dengan Perda no. 01 tahun 2016 tentang Desa yang telah diubah dengan Perda no. 9 tahun 2018”, ujar arek Kedungsuko sambil menunjukkan layar ponsel yang berisi draft yang disampaikan kepada LensaMata.com.

 

“Ora-i”, balas Maria Tundadewi singkat, ketua fraksi partai Golkar menjawab WA LensaMata.com terkait rumor pembatalan interpelasi. Menurut ketua DPD partai Golkar ini, kemungkinan interpelasi batal itu sangat kecil karena selama ini tidak ada komunikasi antara dewan dengan bupati. “Partai Golkar tetap lanjut”, tambahnya.      

          

Ketua fraksi PDIP yang juga ketua pansus revisi Perda tentang Desa, Marianto, juga menyatakan hal senada dengan rekannya dari fraksi Demokrat, Gerindra maupun Golkar. Bahkan Marianto menegaskan, interpelasi maupun revisi Perda tetap jalan terus.

 

“Kalau saya (F-PDIP) los, tidak tahu kalau fraksi lain. Mekanisme sudah kita jalankan, baik interpelasi maupun revisi Perda. Apalagi ini revisi Perda merupakan Raperda inisiatif dewan”, jelasnya.

 

LensaMata.com belum bisa memperoleh konfirmasi Ulum Bastomi, ketua DPC PKB yang juga wakil ketua DPRD. Pada saat sidang paripurna hari Senin (5/4/2021) Ulum Bastomi bertindak sebagai pimpinan sidang. Beberapa dihubungi redaksi LensaMata.com lewat ponselnya, tidak diangkat.    

 

Sementara pengamatan LensaMata.com di lapangan, beberapa desa juga berlangsung proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa juga sudah berjalan. Hingga hari ini (Sabtu, 10/4/2021) baru tahap sosialisasi Perbup dan pembentukan panitia pelaksana. Tidak ada kendala meskipun di tingkat kabupaten terjadi polemic adanya interpelasi Perbup no. 11 tahun 2021 dan revisi Perda tentang Desa. “Sementara kami jalan terus sambil menunggu petunjuk dan kebijakan dari atas”, ujar seorang kepala desa kepada LensaMata.com.         

 

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar