Regional

blog post

By Gundi Sintara

 

Topik apakah yang paling banyak dibicarakan rakyat Nganjuk saat ini ? Tidak lain dan tidak bukan soal penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Bahasa populernya rekruitmen perangkat desa.

 

Rekruitmen perangkat desa menjadi trending topic, tidak hanya menyedot perhatian rakyat biasa tetapi juga para birokrat, politisi (utama bupati dan anggota dewan), pers, para aktivis anti korupsi, LSM dan APH (dari polisi, jaksa konon juga KPK). Tentu saja para orang tua dan anak-anak muda bakal calon peserta tes. Semua fokus tumplek blek ngegosip soal satu ini.

 

Saya sangat yakin topik rekruitmen perangkat desa jika disurvey lembaga survey yang kapabel, ratingnya bisa disejajarkan dengan antusiasme emak-emak nonton  tayangan sinetron IKATAN CINTA di salah satu stasiun televisi swasta.

 

Namun seminggu terakhir ini konsentrasi sebagian emak-emak untuk memelototi tiap episode kondisi pasangan Aldebaran dan Andien benar-benar terpecah. Mereka harus ikut mutar otak, pontang panting bantu suami sibuk jual aset, cari pinjaman uang, menghitung tabungan lantaran putra putrinya akan ikut tes perangkat desa.

 

Mengapa momen rekruitmen perangkat desa sedemikian hebatnya, memiliki daya pikat luar biasa sehingga mampu menyedot perhatian publik yang sangat besar ?

 

Pertama, momentum ini sudah agak lama sangat ditunggu-tunggu terhitung sejak mutasi sekdes PNS. Kita ingat beberapa bulan lalu, tidak hujan tidak ada angin, bupati mengeluarkan SK  mutasi sekdes PNS.

 

Menurut saya, mutasi sekdes PNS merupakan kebijakan tidak ada guna, sarat kepentingan dan terkesan show of power. Tidak sedikit ex-sekdes yang shock, stres, depresi, bahkan ada yang jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia

 

Para sekdes yang sebelumnya menjadi gajah di desanya berubah menjadi kambing di tempat kerja yang baru. Pangkatnya paling rendah meskipun ada yang sarjana, tidak punya skill dan kehadirannya "tidak dibutuhkan". Selain menjadi gajah kadang juga singa yang ditakuti, di Pemdes tiap bulan terima siltap dari APBD dan "hadiah" tanah bengkok yang nilai sewanya bisa melebihi tunjangan jabatan kepala dinas bahkan sekda (sebelum ada TPP).

 

Di OPD yang baru para ex-sekdes sulit beradaptasi, jabatan lama dibiarkan kosong.   Sekarang menjadi rebutan dengan rekruitmen sekdes baru. Padahal sekdes sekarang tidak beda dengan perangkat desa lainnya. Kenapa tidak diisi dengan mutasi saja (psl 3 ayat (1) Perbup nomor 11 tahun 2021) ?

 

Kedua, terbitnya Perbup nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa  yang diundangkan pada 25 Maret 2021, menuai kontroversi. Perbup ini sebagai pengganti beleid yang lama yakni Perbup nomor 34 tahun 2016.

 

Kontroversi yang sangat mencolok, hanya selang beberapa hari setelah sekda M Yasin mengundangkan Perbup, muncul reaksi beberapa anggota dewan dari lintas fraksi, termasuk juga dari partai pengusung bupati dalam Pilkada, mengajukan Interpelasi. Topik utama yang menjadi obyek interpelasi tidak lain dan tidak bukan yakni Perbup nomor 11 tahun 2021.

 

Usul penggunaan hak interpelasi akhirnya disetujui secara aklamasi dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri 41 anggota. Rapat paripurna ini dipimpin Ulum Bastomi, wakil ketua dewan, yang notabene juga ketua DPC PKB. Di area publik pun juga banyak mendapatkan sorotan.

 

Perbup diinterpelasi ? Sedemikian burukkah hubungan bupati dengan dewan ? Apapun Ini hak normatif dan politis dewan. Meskipun sebenarnya ada mekanisme yang pengujian yang lebih simpel melalui evaluasi gubernur. Berdasar ketentuan pasal 251 ayat (2) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terakhir bisa diajukan yudicial review ke MA.

 

Ketiga, secara substansial, dua Perbup baru dan yang dicabut, memiliki induk yang sama yakni Perda nomor 1 tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 9 tahun 2018. Perbup secara yuridis merupakan salah satu bentuk produk hukum yang dependent. Ia tidak bisa lahir sendiri kecuali dengan perintah aturan perundangan diatasnya.

 

Dalam konteks ini tentu Perda. Jika tetap mengacu pada sumber/ perintah dari produk hukum yang sama dan tidak ada perubahan substansi norma yang sangat krusial, menjadi pertanyaan jika harus mencabut Perbup yang lama. Apa tidak sebaiknya dengan revisi atau tetap diberlakukan aturan yang sudah ada.

 

Ke-empat, adanya rekruitmen perangkat desa, membuka ratusan lowongan pekerjaan baru bagi para pemuda desa. Setidaknya ada 140 ex-sekdes PNS yang dimutasi, sekdes non PNS yang sudah purna tugas, perangkat desa non sekdes yang masih kosong dan kemungkinan ada "kreasi" kades menambah jabatan baru dengan motif tertentu.

 

Pada rekruitmen edisi sebelumnya lowongan perangkat desa disambut antusias pemuda.  Pendaftar membludak, karena banyaknya pengangguran lulusan SLTA dan sarjana. Satu jabatan ada yang direbut puluhan peserta tes.

 

Namun tahun ini animo pendaftar  akan turun drastis. Bukan karena minat yang berkurang, tetapi melihat pengalaman tes sebelumnya dan heboh nya suasana di lapangan. Sebelum ujian hasilnya sudah bisa ditebak.

 

Apakah tes tahun ini akan copy paste dengan modus sebelumnya ? Di saat kita berfikir keras, tiba-tiba ada kades millenial yang jujur, tegas dan menerapkan manajemen sangat transparan. Kades Kelurahan,  kecamatan Ngronggot di depan rapat panitia mengatakan, untuk formasi sekdes jika tidak punya dana Rp 500 juta  lebih baik tidak usah mendaftar. Ucapan kades ini akhirnya viral di medsos, menjadi perbincangan di WAG n warung-warung kopi.

 

Membaca link berita di media online dan melihat tayangan video pidato pak kades, saya hanya geleng-geleng kepala. Kalau kades sudah berani mengatakan begitu, buat apa dibentuk panitia. Padahal sesuai aturan yang berhak membuat soal dan menilai hasil pekerjaan peserta juga panitia. Kades berada di luar ring.

 

Apa karena itu info yang terdengar seluruh panitia mengundurkan diri. Sebetulnya semua pihak wajib mengapresiasi kejujuran dan keterbukaan kades. Tapi jujur sering juga timbul kontroversi, ada yang cinta dan juga ada yang benci. Yang kesemuanya bersumber dari uang.

 

 Ke-lima, beberapa bulan lalu muncul wacana yang cukup santer bahwa tes perangkat desa, khususnya sekdes, akan dikoordinir serentak oleh Pemkab. Pihak Pemdes hanya terima bersih, sekdes yang lulus tes. Sempat terdengar khabar yang melakukan tes dari pihak ketiga yang lebih independen yakni Perguruan Tinggi. Terlepas benar atau tidak, khabar ini sudah menyebar luas ke masyarakat.

 

Namun tiba-tiba terbit Perbup nomor 11 tahun 2021 pelaksanaan tes dikembalikan sepenuhnya ke Pemdes. Tarik menarik terkait pihak mana yang diberikan amanat sebagai pelaksana rekruitmen perangkat desa tentu tidak mudah. Ada kepentingan yang sangat besar baik dari Pemkab maupun Pemdes.

 

Dan dipastikan, sesuai Perbup, kewenangan diberikan kepada Pemdes. Artinya bupati legowo tidak secara langsung menjadi pelaksana tes perangkat desa. Tentu bukan keputusan yang mudah. Seperti pepatah Perancis, tidak ada makan siang gratis.

 

Lebih seru lagi, di saat terjadi proses tarik menarik (ini pekerjaan politik) terkait pelaksana rekruitmen, ternyata di gedung dewan juga sibuk  rapat gabungan timsus dan pansus revisi Perda tentang Desa. Raperda revisi merupakan inisiatif dewan yang disetujui bupati. Lahirnya Raperda ini karena muncul Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

 

Di saat yang sama, berdasar landasan Perbup nomor 11 tahun 2021 tahapan rekruitmen perangkat desa terus berjalan. Yang begini ini sudah menjadi domein eksekutif, makanya terus berjalan atau ada break bergantung pada keputusan bupati. Kita tunggu episode berikutnya.

 

Bagaimana pendapat Anda ?!

 

(Nganjuk, 9 April 2021).

 

# Gundi Sintara, SH MH seorang 

   advokat, mantan pimpinan komisi I

   DPRD (2004-2009, 2009-2014)

   dan mantan capim KPK 2019-2023.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar