Nasional

blog post

Kisruh Konggres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat (PD) kini sudah memasuki ranah hukum. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggugat para penggagas dan pelaksana KLB yang diselenggarakan di kota Sibolangit, ibu kota Deli Serdang, Sumut pada Jumat, 6 Maret 2021 lalu.

 

Selain AHY selaku ketum yang bertindak sebagai penggugat juga ada Teuku Riefky Harsa (sekjen).

 

Pihak tergugat diantaranya Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, Max Sopacua, Ahmad Yahya, Darmizal, Marzuki Alie, Tri Yulianto, Supardi R Sugondo dan John Allen Marbun. Nama Moeldoko yang secara aklamasi terpilih sebagai ketum versi KLB, tidak tercantum dalam gugatan.

 

Para tergugat ada yang tercatat sebagai pendiri dan mantan kader PD yang dipecat atau tidak masuk dalam kepengurusan DPP pimpinan AHY. Mereka kelompok non struktural yang selama ini dianggap menjadi "oposisi" dalam tubuh PD.

 

Berkas gugatan sudah didaftarkan oleh tim hukum DPP versi AHY dipimpin advokat senior yang juga mantan pimpinan KPK yakni Bambang Widjojanto ke PN Jakarta Pusat. Gugatan terdaftar di kepaniteraan perdata dan tercatat dalam register perkara no. 172/Pdt.Sus.  Parpol/2021/PN.Jkt.Pst pada hari Jumat, 12 Maret 2021.

 

LensaMata.com belum memperoleh konfirmasi dari pihak PN Jakpus, kapan gugatan perdata ini mulai disidangkan. Berikut juga nama-nama majelis hakim yang akan menangani.

 

Perihal gugatan diajukan ke pengadilan perdata, ketua tim kuasa hukum AHY Bambang Widjojanto menilai, para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kata Bambang, sesuai konstitusi PD mereka bukan orang yang memiliki kewenangan melakukan KLB.

 

"Mereka itu bukan struktural partai Demokrat yang sah dan bisa mewakili partai, apalagi menggelar KLB", ujar BW kepada pers di gedung PN Jakpus.

 

Di tempat terpisah sekjen PD Teuku Riefky mengatakan, para tergugat telah melanggar dua hal. Pertama, melanggar konstitusi partai yang sudah diakui negara melalui Kemenkumham.

 

Kedua, melanggar konstitusi negara, karena konstitusi negara tegas nengakui Indonesia sebagai negara hukum.

 

"Realitanya mereka tidak mau mematuhi hukum negara yang sah. Konstitusi partai yang sudah diakui negara hukum wajib dipatuhi", tegas Teuku Riefky.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar