Regional

blog post

By Gundi Sintara, SH MH

 

Lebih dua tahun lalu, saya sangat terkesan membaca baliho yang terpampang di pinggir jalan dan link berita di media online.  Saat itu Nganjuk sedang berlangsung hiruk pikuk hajatan Pilkada.

 

Usai membaca, ada penggalan frasa dalam kalimat di narasi itu yang membuat  saya benar-benar terhenyak, terkagum-kagum sekaligus terus bertanya-tanya dalam hati. Perasaan itu ternyata bukan sekedar numpang lewat, seperti iklan di tv atau radio. Tapi terus membekas hingga sekarang, dan ... sulit terhapus.

 

Sebait frasa itu, saya menilai merupakan icon-janji politik yang cerdas dan sangat marketable. Makanya saya segitu takjubnya, seperti barusan bertatap muka dengan super model kelas dunia.

 

Untaian kata itu tersurat : birokrasi nol rupiah. Ia menjadi salah satu pointers pada visi-misi pasangan Novi-Marhen. Tentu saya tidak 100 persen paham makna yang tersurat maupun tersirat dalam frasa itu. Karena saya tidak ikut terlibat merumuskan anak kalimat itu

 

MAKNA NOL RUPIAH

 

Saya memaknai sendiri bahwa jika pasangan ini menang maka 'mereka' akan siap membersihkan diri dan mesin birokrasi-nya dari permainan uang. Ini berlaku pada semua urusan yang terkait pemerintahan.

 

Lebih detailnya, selama  mereka menjabat, akan dihapus semua gratifikasi pengurusan (segala) perijinan, jual beli jabatan, fee proyek (pengadaan barang dan jasa), dll. Saya hanya sebut tiga, karena itu merupakan induk korupsi yang aduhai sekaligus tambang dolar. Lebih dari itu selalu menjadi entry poin utama bagi pejabat yang pingin memperoleh seragam oranye dari APH  (Aparat Penegak Hukum).

 

Narasi ini diluncurkan pada timing yang sangat tepat. Rakyat Nganjuk masih trauma berat karena barusan "kehilangan" bupati sebelumnya yang kena OTT KPK. Obyek bidikannya juga seputaran kasus gratifikasi proyek dan jual beli jabatan.

 

Jika tafsir saya (moga2) benar, sungguh mas bupati dan kang wabup sangat mulia, jos gandoz. Mereka benar-benar khalifah idola di dunia dan insyaallah kelak menjadi calon penghuni surga di akhirat. Meraih kemuliaan di dunia, sekaligus juga kebahagiaan di akhirat. Meski demikian, maaf, saya belum bisa memberikan empat jempol sebagai hadiah.

 

Ini bukan sekedar abang-abange lambe, live service. Coba kita bayangkan, dengan konsep dan implementasi birokrasi nol rupiah, mereka akan menerima konskuensi yang berat.

 

Pertama, si-cabup jauh-jauh hari sudah berani tebar janji, teken kontrak yang super berat kepada satu juta  lebih rakyat Nganjuk. Tidak main-main, tentu saja disaksikan dzat yang Maha Kuasa.

 

Sepengetahuan saya, memang baru sekali ini saya melihat ada  calon kepala daerah berani membuat visi-misi seperti ini. Kata hati saya, Nganjuk benar-benar akan menjadi pembeda.

 

Padahal kita tahu tiga tambang dolar tersebut menjadi sumber utama dan selalu digadang-gadang hampir semua calon kepala daerah sebagai sarana return of capital selama kontestasi Pilkada. Bahkan tidak sedikit cabup yang ngijon pada investor dengan kompensasi pemberian proyek. 

 

Dengan birokrasi nol rupiah artinya seluruh tambang dolar sudah ditutup rapat, digembok dengan rantai besi. Jika konsisten dan masih punya urat malu maka ketika memangku jabatan sudah tidak akan membuka lagi. Apapun alasannya.

 

Kedua, visi-misi  sangat mulia ini tidak terlalu disukai oleh sebagian birokrat. Utama para pejabat eselon II dan III di OPD yang tergolong basah. Mereka akan kehilangan sumber pendapatan illegal yang sudah menjadi tradisi lama.

 

PROBLEM IMPLEMENTASI

 

Pertanyaannya, apakah konsep visi-misi yang sangat elok ini bisa diterapkan secara konsisten oleh bupati Nganjuk ?

 

Jika jawabnya iyaa maka : pertama,  selama lebih dua tahun ini para pengusaha yang mengurus "tetek bengek" ijin mendirikan perusahaan dan yang lain-lain, tidak perlu mengeluarkan biaya extra. Ini khabar positif dan rejeki nomplok bagi pengusaha. Apalagi konon saat ini ada puluhan perusahaan yang lagi ngurus perijinan.

 

Kedua, para rekanan yang mengerjakan proyek Pemkab tidak akan dikenai cas, gratifikasi atau pungli lagi. Para kepala OPD tidak perlu minta ke rekanan, yang kebiasaannya kisaran 10% - 15% untuk proyek PL. Untuk proyek lelang tergantung nego. Ini artinya OPD tidak wajib setor ke bupati maupun buat dirinya sendiri.

 

Ketiga, mutasi dan promosi pejabat benar-benar gratis.  Penempatan pejabat struktural dilakukan secara obyektif-rasional, right man on the right please. Mereka memperoleh kedudukan berdasar keahlian/ kemampuan, pengalaman, kualitas intelektual dan moral, serta memenuhi syarat kepangkatan.

 

Jika hal ini diterapkan secara konsisten akan tercipta birokrasi zonder fitnah karena semua pihak bisa menerima/ legowo, tidak ada kecemburuan dan munculnya praduga pembunuhan karier sejawatnya.

 

Menciptakan kondisi demikian memang sangat sulit. Utama sejak diberlakukan Pilkada langsung. Realitanya  yang lebih dominan justru karena faktor subyektif-emosional. Alat ukurnya nilai transaksi, pertemanan, ego kelompok (geng) guna membentuk zona nyaman.

 

Sejak terbentuknya KPK, sudah ratusan kepala daerah yang kena OTT yang salah satunya terkait jual beli jabatan. Mantan bupati Nganjuk Taufiqurrahman (satu contoh) divonis 7 tahun penjara dan 4 pejabat birokrasi lainnya, juga karena jual jabatan.

 

Mungkin bupati Novi RH bisa lain cerita. Saat pidato dalam pertemuan DIASPORA di pendopo kabupaten, beberapa bulan setelah dilantik, berkali-kali dia mengatakan akan benar-benar menerapkan birokrasi nol rupiah.  Utama dalam mutasi dan promosi jabatan.

 

Bahkan dia mengeluarkan ultimatum yang keras, jika ada bawahannya atau orang lain yang minta uang (gratifikasi),  agar langsung dilaporkan kepada dirinya. Bupati berjanji akan mengambil tindakan tegas. Saya yang berada di lokasi sempat gembira sekaligus bingung. Saya berfikir, mas Novi sangat berani buat ukuran politisi pendatang baru. Dia lagi bikin manuver atau sebaliknya membuat blunder bagi dirinya sendiri.

 

Pemerintahan baru bumi Anjuk Ladang, sudah mendekati paruh pertama periode I. Konsep yang sangat ideal, ndakik-ndakik ini sudah bisa dibaca dengan terang benderang. Sudah diimplementasikan dalam realita atau sekedar utopia.

 

Bagaimana pendapat Anda ?

(Nganjuk, 19/02/2021)

 

#) Penulis seorang Advokat dan

     mantan anggota DPRD kabupaten

     Nganjuk (2004-2014).


  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar