Nasional

blog post

By Gundi Sintara, SH MH

 

Dalam literatur hukum, korupsi disebut-sebut sebagai salah satu kejahatan luar biasa.  Corruption is extra ordinary crime.

 

Ada beribu-ribu jenis kejahatan di muka bumi ini. Namun hanya beberapa yang dikategorikan luar biasa.

 

Pemilahan ini tentu bukan kebetulan. Diperlukan kajian yang sangat mendalam, serius, membutuhkan waktu yang panjang serta melibatkan sumbangsih para pakar dan perhatian pemegang kekuasaan.

 

Setiap perilaku jahat dipastikan ada pelaku (pembuat/ dader) dan korban. Kejahatan biasa pihak yang dirugikan bersifat personal. Kejahatan luar biasa berdampak pada masyarakat bahkan negara.

 

Sebab itu hukum pidana memberikan ancaman sanksi yang berbeda. Pada kejahatan luar biasa -- dalam hukum pidana modern -- selain ancaman maksimal hukuman mati, juga ada bonus hukuman minimal. Sebaliknya tindak pidana biasa, kategori berat, ada ancaman hukuman mati tetapi tidak ada ketegasan hukuman minimal. Bahkan bisa juga terdakwa divonis pidana percobaan (terpidana tidak secara langsung menjalani pidana penjara).

 

LAYAK DIHUKUM MATI

 

Akhir-akhir ini kita disuguhi berita yang sangat mengejutkan sekaligus menjijikkan. Mensos Juliari Peter Batubara ditangkap KPK karena diduga korupsi dana bansos (bantuan sosial) covid 19. Kader PDIP ini menerima fee Rp 10.000 tiap paket bansos berupa sembako. Tidak hanya Mensos yang sudah dikandangkan, juga 2 petinggi Kemensos yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Adi Wahyono dan Matheus Joko. Dua kontraktor pelaksana juga ikut ditangkap.

 

Dalam pengembangan penyidikan KPK dan hasil investigasi majalah TEMPO, ada indikasi kuat kasus korupsi bansos APBN ini punya potensi melibatkan tokoh-tokoh besar. Seperti biasa, korupsi selalu melibatkan lebih dari seorang. Mereka saling bagi peran yang berbeda guna ngegolkan niat jahatnya.

 

Perbuatan J Batubara cs  tidak bisa ditolerir. Keji, biadab dan tidak berperi-kemanusiaan. Dana yang dikorupsi diperuntukkan rakyat miskin yang terdampak pandemic covid 19. KPM (Keluarga Penerima Manfaat) memperoleh bantuan semata-mata untuk makan agar bisa bertahan hidup. Sang koruptor membelanjakan uang hasil korupsi buat hidup glamor, membeli barang mewah ex-import, plesiran, dll.

 

Di sisi lain pemerintah mendapatkan dana bansos itupun hasil ngutang dari negara atau lembaga kreditur luar negeri. Sebagai pejabat negara Mensos sangat paham skema keuangan bansos. Alih-alih tanggung jawab mengamankan, sebaliknya malah menjadi pentolan garong.

 

Tidak salah rakyat di republik ini marah.  Hujatan, cacian dan sumpah serapah yang sangat jorok dan sangat tak pantas didengar telinga manusia beradab, keluar dari mulut puluhan juta orang. Hal ikhwal korupsi bansos covid 19 menjadi trending topik di media mainstream, media online hingga medsos. Warga kelas bawah berbincang di surau, warkop, pos kamling, pematang sawah di setiap waktu dan kesempatan.

 

Diantara teriakan yang paling santer, rakyat menginginkan KPK dan majelis hakim di pengadilan Tipikor bersikap tegas. Para terdakwa mega korupsi bansos harus dihukum mati. Imbalan ini sangat pantas diberikan kepada pelaku. Ketua KPK sendiri juga sudah menyampaikan komitmen lembaganya akan melakukan tuntutan maksimal (hukuman mati).

 

ADA DASAR HUKUMNYA

 

Pertanyaannya, apa ada landasan hukum menuntut dan memvonis terdakwa dengan hukuman mati ? Bukankah hukuman mati bertentangan dengan konvensi hukum internasional ?

 

Selama ini kita memang tidak pernah mendengar pengadilan tipikor menjatuhkan vonis hukuman mati. Bahkan ketika terbukti merugikan negara trilyunan rupiah, vonis yang dijatuhkan masih belum maksimal.

 

Sebagai perbandingan kasus yang menimpa taipan Joko Chandra, koruptor dana cessie bank Bali yang terbukti merugikan negara sebesar Rp 905 milyar, PN Jakarta Selatan (2008) memvonis 1 tahun penjara. Sementara ada kasus penggelapan (psl 372 KUHP) di PN Nganjuk (2020) yang nilai kerugiannya kurang lebih Rp 4,5 juta divonis lebih  1 tahun penjara.

 

Ini fakta yang terjadi dalam praktek dunia peradilan kita. Antara das sollen dengan das sein masih terbentang jarak yang sangat lebar. Vonis buat kasus tipikor jauh lebih ringan dengan tindak pidana umum (penggelapan). Kata orang Jawa, opo tumon ?

 

Menurut catatan, selama ini hukuman mati hanya diterapkan pada kasus narkoba, terorisme dan pembunuhan berencana. Kini sudah saatnya para penegak hukum (JPU dan hakim) membuktikan bahwa kasus tipikor juga bisa berakibat hilangnya nyawa pelaku. Tentu ini akan menjadi shock terapy yang ampuh buat ciut nyali para calon koruptor berikutnya.

 

Hukum positif secara tegas mengatur perihal ancaman hukuman mati.  Hal ini diatur pasal 2 ayat (2) UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Rumusan norma pasal 2 ayat (2) secara lengkap diuraikan : "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

 

Yang dimaksud "keadaan tertentu" diuraikan dalam penjelasan diantaranya : negara dalam keadaan bahaya, saat terjadi bencana alam, sebagai pengulangan tipikor atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

 

Dari rumusan UU Tipikor jelas kasus korupsi bansos covid 19 memenuhi syarat diterapkan ketentuan hukuman mati. Kita semua tahu secara nasional negara kita tercinta ini sedang dilanda bencana yang tidak kunjung mereda dan berimbas pada krisis ekonomi.

 

Persoalannya kembali ke  penegak hukum yakni jaksa dan hakim. Apakah jaksa KPK tetap konsisten akan mengajukan tuntutan maksimal terhadap para terdakwa. Di sisi lain apakah hakim mempunyai nyali memutus sesuai tuntutan JPU atau bahkan lebih. Karena secara yuridis, andai JPU tidak berani menuntut maksimal, hakim diberi kewenangan memutus diatas tuntutan JPU.

 

Ratusan juta rakyat akan setia menunggu pertunjukan di ruang sidang yang sangat menarik ini. Mereka akan tampil gagah berani sebagai penegak hukum sejati atau hanya akan menjadi pecundang upaya pemberantasan korupsi. Ingat, republik ini bukan warisan para koruptor.

 

Bagaimana menurut Anda ??! (Nganjuk, 27/1/2020).

 

#) Penulis adalah seorang Advokat

    dan direktur SINTARA INSTITUTE.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar