Nasional

blog post

By Gundi Sintara, SH MH

 

Tidak terasa waktu menggelinding begitu saja tanpa pernah berhenti, apalagi berputar balik. Tak ubahnya peredaran matahari dari ufuk timur ke ufuk barat terus berjalan, dalam jalur dan rentang waktu yang selalu tetap dan tepat.

 

Masih sangat membekas dalam ingatan kita, hiruk pikuk gerakan reformasi 98 yang sangat dramatis dan revolusioner. Rakyat dan mahasiswa bersatu padu, bahu membahu berhasil "menumbangkan" kedigdayaan rezim Orde Baru yang sudah berkuasa 32 tahun. Torehan sejarah ini akan terus tercatat sebagai salah satu peristiwa yang sangat fenomenal dan akan dikenang sepanjang masa.

 

Para reformis memaknai reformasi 98 sebagai tonggak sejarah baru yang selama lebih tiga dekade berada dalam cengkeraman rezim yang dinilai otoriter, ABRI sentris dengan menafikkan potensi civil society, rezim KKN, dan sebutan lain yang tidak pro-rakyat. Era reformasi juga identik dengan suatu orde yang akan merubah tatanan lama yang lebih demokratis utamanya dalam tata kelola pemerintahan mulai dari pusat hingga ke desa.

 

PRODUK ERA REFORMASI

 

Di level daerah dan desa perubahan yang sangat signifikan ditandai lahirnya UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang populer dengan sebutan UU Otonomi Daerah menggantikan UU no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam beleid baru produk era reformasi ini mengatur dua lembaga sekaligus yakni perihal Pemerintahan Daerah (Pemprov, Pemkab dan  Pemkot) juga mengatur tentang Pemerintahan Desa.

 

Rezim baru (transisi) dan parlemen hasil Pemilu 1999 dengan semangat euforia reformasi seolah ingin mengganti produk hukum era Orba segera diganti untuk disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat di era reformasi. Salah satu anak sulung produk hukum era reformasi yang sangat menonjol yakni UU Otonomi Daerah.

 

Di tingkat desa juga terjadi "revolusi" dalam tata kelola pemerintahan yakni dengan telah diperkenalkannya "lembaga parlemen desa" yang dikenal dengan sebutan BPD (Badan Perwakilan Desa).

 

Ini perubahan yang luar biasa dalam proses pembangunan demokrasi di tingkat desa. Selama puluhan tahun sejak merdeka, kades menjadi penguasa tunggal di desa dan hanya didampingi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan LMD (Lembaga Musyawarah Desa) dengan kewenangan yang sangat terbatas. Selama puluhan tahun kades bisa menepuk dada desa adalah saya, saya adalah desa.

 

Fakta di masa lalu tidak bisa dipersoalkani karena kedudukan kades terlindungi oleh substansi norma dalam regulasi. Hegemoni dan monopoli kekuasaan inilah yang hendak direformasi oleh UU Otonomi Daerah 99 karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

 

Sesuai prinsip demokrasi, kekuasaan tidak bisa dimonopoli satu jabatan/ lembaga. Guna menghindari penyalahgunaan, kekuasaan harus dibagi pada lembaga lain. Oleh karenanya sudah sangat tepat kekuasaan kades diberi pembatasan dan sebagian dialihkan ke lembaga baru sebagai penyeimbang (balance) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

 

Sayangnya dalam UU no. 22 tahun 1999 rumusan norma yang mengatur BPD hanya terdiri 2 pasal (psl 104 dan 105). Rumusan singkat ini hanya memberi payung  hukum bagi lahirnya BPD. Hal yang lebih terinci dan bersifat teknis diatur pada peraturan organik dibawahnya.

 

BPD DIMANDULKAN

 

Dalam UU no. 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU no. 22 tahun 1999, norma yang mengatur BPD juga sama, terdiri 2 pasal (psl 209 dan 210). Pada beleid baru ini BPD berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Tidak sekedar nomenklatur, fungsi yang diemban BPD terjadi perubahan drastis.

 

Fungsi pengawasan (controlling) yang menjadi ruh lembaga ini pada era sebelumnya, telah diamandemen oleh UU no. 32 tahun 2004. Perubahan ini sudah diprediksi sebelumnya, karena fakta di lapangan konflik BPD dengan Pemdes terjadi di sebagian besar desa di tanah air, utama di pulau Jawa. Pembuat UU sengaja memandulkan fungsi utama BPD dengan tujuan agar suasana di desa kembali kondusif.

 

Pasca berlakunya UU no. 32 tahun 2004,  kinerja BPD telah berubah drastis. Para tokoh reformis yang sebelumnya mengisi jabatan di BPD, sebagian tersingkir. Hal ini disebabkan pola rekruitmen anggota BPD juga mengalami perubahan. Yang semula dipilih langsung oleh warga desa, berubah dengan musyawarah dan mufakat.

 

"Pembunuhan" secara sistematis ini benar-benar berhasil. BPD tidak lagi full power, sebaliknya menjadi lembaga stempel Pemdes. Bargainig position yang dimiliki menjadi sangat rendah dalam proses pengambilan keputusan.

 

Ini sudah by design sebagai reaksi terhadap kedigdayaan BPD jilid I. Supremasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa benar-benar diamputasi oleh UU no. 32 tahun 2004.

 

FUNGSI BPD DIKEMBALIKAN

 

Bagaimana nasib BPD setelah lahirnya UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa ? Regulasi terkait Pemdes yang semula menjadi bagian dari UU Otonomi Daerah, telah dipisahkan menjadi lex specialis sejak lahirnya UU no. 6 tahun 2014. Politik hukum ini patut diapresiasi karena pemerintah mulai menyadari betapa strategisnya kedudukan Pemdes, sehingga perlu diatur dalam UU tersendiri.

 

Dalam UU yang baru, pengaturan BPD mengalami peningkatan dari segi kualitas. BPD diatur dalam 11 pasal (pasal 55 - 65). Substansi yang lebih detail mulai fungsi, kewajiban, hak, larangan hingga mekanisme teknis musyawarah biasanya diatur PP atau Permendagri, diambil alih UU Desa.

 

Ada hal sangat menggembirakan. Hal ini terkait  lembaga legislatif desa ini kembali diberi hak pengawasan, sebagaimana pernah diatur dalam UU no. 22 tahun 1999. Pasal 55  huruf c secara tegas menyatakan : BPD mempunyai fungsi "melakukan pengawasan kinerja kepala desa”.

 

Jika kita teliti secara yuridis, fungsi, hak dan kewenangan BPD era UU Desa mutatis mutandis dengan UU Otonomi Daerah tahun 1999. Namun kenapa realitanya kinerja BPD era saat ini tetap lembek, stagnan dan jauh  berbeda dengan BPD jilid I ?

 

Jika kita cermati, faktor yang paling dominan terletak pada sistem rekruitmen anggota. Karena  tidak lagi melalui proses pemilihan langsung oleh warga. Mereka "ditunjuk” oleh perangkat desa/ kades sebagai implementasi sistem musyawarah yang diamanatkan UU.

 

Oleh sebab itu sebagai catatan, jika ingin membenahi BPD agar makin berdaya dan mampu menjadi salah satu pilar demokrasi di desa maka rekruitmen harus dikembalikan pola UU no. 22 tahun 1999. Pola "rekruitmen secara musyawarah" masih multi tafsir. Realitanya peraturan organik produk eksekutif masih sarat keberpihakan. Secara institusional, BPD berada pada pihak yang tidak diuntungkan.

 

(Nganjuk, 15/01/2021).

 

#) Penulis seorang Advokat dan

     mantan pimpinan Komisi A

     DPRD kabupaten Nganjuk,

     Jatim selama 2 periode.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar