Regional

blog post

By Gundi Sintara SH MH

 

Helloo ... apa khabar PT BPR Anjuk Ladang ? Sedang apakah dirimu sekarang ?

 

Sapaan imajiner yang teramat lembut ini sengaja saya  persembahkan special buat si-orok yang sangat istimewa. Si-orok yang jika suatu saat lahir sudah disiapkan sebuah nama : BPR Anjuk Ladang. Sayangnya ia belum sempat menghirup udara segar di planet bumi ini

 

Padahal seharusnya -- jika normal -- sudah bisa berjalan bahkan berlari kencang, beradu cepat dengan teman bermainnya. Faktanya sudah ratusan juta bahkan bisa milyaran rupiah dana APBD disiapkan dan sebagian juga sudah di-eksekusi buat menyambut kelahirannya.

 

Tapi ini orok emang bandel, belum mau keluar dari perut bundanya. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah si-orok atau ibunya lagi terpapar covid 19, atau jangan-jangan sudah ko'it  sengaja dibunuh ibunya sendiri karena dianggap “anak pembawa sial” hinggatidak menghendaki kelahirannya.

 

Munculnya banyak praduga memang tidak berlebihan dan sah saja. Rakyat berhak tahu, karena selain ikut mendanai lewat APBD,  sebagian juga sangat berharap bisa segera mengambil manfaat atas kelahirannya.

 

MEMBANTU UMKM

 

Dulu ide munculnya BPR Anjuk Ladang juga bukan  inisiatif eksekutif.  Awalnya justru dari fraksi di DPRD guna menjawab keluhan dan masukan para pengusaha UMKM ( Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

 

Kehadiran BPR plat merah ini konsepnya ditujukan untuk : pertama, membantu permodalan UMKM "pribumi Nganjuk" dengan syarat sederhana dan bunga yang sangat ringan (non profit oriented).

 

Kedua, untuk melindungi warga Nganjuk agar tidak terjerat bunga pinjaman yang mencekik leher. Utamanya lembaga keuangan yang berkedok koperasi (di masyarakat lebih populer disebut bank plecit/ bank thitil) maupun rentenir perseorangan yang saat itu memang menjamur.

 

Ketiga, bisa menjadi kompetitor yang sehat terhadap serbuan bank sejenis dari luar daerah baik swasta maupun pemkab/ pemkot lain. Faktanya beberapa BPR milik tetangga bisa tumbuh subur di Nganjuk terbukti sudah ekspansi ke wilayah kecamatan. Ibarat buah kita, diunduh tetangga, sementara sang tuan rumah hanya bisa menjadi penonton.

 

Namun lagi-lagi, harapan warga Nganjuk ini masih sebatas mimpi. Bahkan mimpi panjang atau bisa jadi sudah koma, karena terbaring selama hampir 10 tahun. Tidak tanggung-tanggung sudah melewati 4 bupati mulai Taufiqurrahman, Sujono, KH Abdul Wakhid Badrus dan Novi RH.

 

Coba bayangkan, untuk persiapan mendirikan BPR sudah digedok Perda no. 7 tahun 2010 yang diundangkan pada 24 Maret 2011. Di tahun yang sama juga sudah dianggarkan biaya tetek bengek operasional buat ngurus ijin dan modal dari APBD kabupaten. Para pejabat OPD yang menangani juga sudah studi banding, konsultasi, urus ini itu yang juga menggunakan uang rakyat.

 

Bahkan juga sudah dibangun gedung yang direncanakan untuk kantor pusat di jln Gondowardoyo yang cukup representative. Belum dipakai BPR sempat berubah fungsi menjadi kantor Dekranasda dan saat ini kembali mangkrak. Tentu tidak sedikit uang yang terbuang sia-sia. Di sisi lain rakyat juga tidak bisa mengambil manfaat/ menikmatinya.

 

Padahal sistem pengelolaan keuangan kita menganut anggaran kinerja. Setiap rupiah uang negara yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara riil. Ada kejelasan dan kepastian dari mulai perencanaan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Tentu ini menjadi PR yang tidak gampang ketika menyoal BPR Anjuk Ladang.

 

Pertanyaannya, mengapa dalam rentang waktu  hampir satu dekade para petinggi Pemkab tidak mampu menyelesaikan perintah Perda ? Apa saja yang menjadi kendalanya ? Apa  tindakan DPRD yang sudah dilakukan sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan (controlling) terhadap kinerja eksekutif ? Bukankah di saat eksekutif terindikasi melanggar peraturan per-UU-an, DPRD bisa menggunakan hak konstitusionalnya (hak interpelasi, hak angket, dll)  ?

 

NIAT BAIK PEMKAB

 

Mungkin rakyat dan tomas Nganjuk banyak yang lupa perihal BPR Anjuk Ladang. Atau sebaliknya berusaha melupakan karena sudah tidak punya harapan, hilangnya kepercayaan kepada pemangku kekuasaan.

 

Siapapun akan  berdecak kagum melihat fakta yang sangat irasional ini.  Hanya mendirikan sebuah BPR tidak bisa terwujud dalam kurun waktu hampir 10 tahun. Kalau ini terjadi di perusahaan swasta, dipastikan sudah gulung tikar. Bos-nya mungkin gantung diri karena malu tiap hari ditagih debt colector dan asetnya disita bank.

 

Coba bandingkan dengan durasi mega proyek jalan tol Trans Jawa ratusan km, melibatkan ribuan pemilik lahan, calo berkelas, puluhan wilayah kabupaten/ kota dan tetek bengek lainnya. Namun karena ditangani dengan niat yang keras dan serius bisa tuntas hanya hitungan jari. Makanya proses pendirian BPR Anjuk Ladang bisa masuk nominasi pemecahan rekor MURI buat kegiatan yang sama.

 

Sebagai salah satu wujud kepedulian, beberapa bulan setelah pelantikan bupati, Sintara Institute iseng-iseng berkirim surat kepada mas Novi RH tertanggal 30 April 2019. Pokok surat, menghimbau/ memberikan dorongan tindak lanjut pendirian BPR yang sudah lama mangkrak. Sampai sekarang (lebih 1,5 tahun) juga tidak memperoleh tanggapan. 

 

Perihal hiruk pikuk pendirian BPR milik Pemkab Nganjuk ini, ternyata aromanya sudah tercium APH (Aparat Penegak Hukum). Bau asapnya sudah menyebar kemana-mana. Terbukti beberapa bulan lalu banyak pejabat dan mantan pejabat yang sudah pensiun diperiksa penyidik Pidsus Kejari Nganjuk. Namun seperti biasa, resume APH masih debatable dan sulit diterima opini publik. Itupun diumumkan saat para pengedenya sudah injuri time pindah tugas.

 

Pada akhirnya semua bergantung pada political will dari pucuk pimpinan Pemkab. Lembaga keuangan yang akan membantu ribuan rakyat Nganjuk ini akan dibiarkan mangkrak dan menjadi monumen sejarah atau sebaliknya. Karena kalau kita cermati,  persoalan terbesar  justru terjadi di internal.

 

Sebagai hiburan, melihat rekam jejak bupati, kita sedikit bisa tersenyum. Ada harapan baru. Ternyata dia punya skill dan pengalaman di bidang bisnis per-BPR-an. Keahlian itu harusnya bisa  ditularkan kepada bawahannya agar proses perjalanan pendirian BPR Anjuk Ladang bisa lancar dan cepat terealisasi. Tapi, lagi-lagi sudah 2 tahun ini ternyata si-orok BPR tidak kunjung lahir. Padahal dalam kalkulasi bisnis, rentang 2 tahun sudah sangat longgar buat menuntaskan persoalan sederhana ini.

 

Apakah BPR Anjuk Ladang dianggap musuh bersama hingga “tidak berani” muncul ke permukaan. Kalau ya, siapa yang berfikir seperti itu ? Tentu ini PR bersama, pengambil kebijakan di daerah, bupati dan DPRD. Stigma yang sudah berkembang harus dirubah. Kehadiran BPR Anjuk Ladang tidak bisa semata-mata dilihat sebagai kompetitor atau bahkan kanibal bagi BPR lain yang beroperasi di Nganjuk. Tetapi bisa menjadi mitra yang saling mendukung. Karena masing-masing punya visi, misi dan segmentasi yang berbeda. 

 

Kita tunggu episode berikutnya. Apalagi saat ini baru dimulai tahun anggaran baru 2021.

 

(Nganjuk, 8/1/2021)

 

# Penulis seorang Advokat

   alumnus FH-UB Malang.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar