Nasional

blog post

By Gundi Sintara, SH MH

 

Ketika hari pertama melihat tayangan berita di media tentang Mensos Juliari Batubara kena OTT KPK di bandara Soetta-Tangerang, mungkin saya termasuk satu dari jutaan rakyat di republik ini yang tidak merasa heran apalagi terkejut.

 

Bukan semata-mata peristiwa korupsinya. Sama sekali tidak. Kita semua tahu, sejak terbentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berita tentang korupsi sudah menjadi hal biasa, bukan lagi menu yang eksklusif. Sehingga value news-nya sangat jauh berkurang. Bahkan sebagian orang sudah merasa bosen melihatnya.

 

Sejak awal presiden Jokowi gencar menggelontorkan ratusan triliun dana bansos sebagai program jaring pengaman sosial dampak pandemic covid 19, saya -- mungkin juga banyak yang lain -- sudah   punya prasangka buruk.

 

Apakah saya tidak setuju ada bansos lantaran sebagian dananya bersumber dari pinjaman luar negeri ? Tidak sama sekali. Kebijakan pemerintah sudah tepat. Pandemic covid 19 sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Sudah selayaknya negara bertanggung jawab terhadap nasib dan kehidupan rakyatnya yang terdampak pandemic.

 

Realitanya sebagian besar rakyat di republik ini di hampir semua level ikut terdampak baik langsung atau tidak langsung. Utamanya pada level menengah ke bawah akibat membludaknya PHK, sepinya konsumen di sektor usaha informal (PK-5, asongan, warkop, pasar tradisional, dll).

 

Yang saya pikirkan sejak awal dengan penggelontoran anggaran dari APBN seperti air bah ini, akan terbentuk "klaster baru"  perilaku korupsi yang bisa jadi dilakukan secara TSM (terstruktur, sistematis dan massif). Rasa khawatir ini tidak terjadi secara ujug-ujug (Jawa : tiba-tiba) tanpa argumentasi dan alasan yang obyektif. Tetapi justru dilandasi pada analisa empiris yang selama ini terjadi di lapangan.

 

Kita tidak bisa pungkiri ketika ada gelontoran dana ke bawah, apalagi yang berupa bantuan, ketika sampai di hilir selalu muncul polemik yang bermuara pada persoalan korupsi. Karena sudah terbiasa mendengar dan melihat "pemandangan" seperti itu di masyarakat -- termasuk saya -- sehingga timbul stigma negatif yang melekat dengan praktek penyaluran bantuan.

 

Hampir sulit percaya perjalanan bantuan yang menjadi hak rakyat miskin/ menderita ini bisa sampai sesuai apa adanya. Di sisi lain warga penerima manfaat, hanya bisa pasrah karena tuntutan kebutuhan perut yang sangat mendesak. Faktanya kerap terjadi  tekanan/ ancaman jika melakukan protes namanya akan dicoret dari daftar KPM.

 

Di tengah kegalauan yang makin besar, tiba-tiba kita disuguhi khabar penangkapan Mensos dan bawahannya yang diduga maling dana bansos di kementerian yang dipimpinnya. Tentu saya dan rakyat di republik ini (utamanya para KPM) memberikan apresiasi yang luar biasa kepada KPK. Sebetulnya saya hanya menunggu momen aksi APH (Aparat Penegak Hukum), utama yang ada di daerah baik polisi maupun jaksa.

 

Dua APH ini yang ada di daerah seluruh Indonesia, sangat diyakini tahu segala hal yang terjadi di lapangan. Karena bansos ini bukan sekedar program instan ketika ada pandemic covid 19. Sebelumnya jugs sudah banyak bansos seperti PKH, BLT, BST, dll. Semua memiliki pola dan mekanisme penyaluran serta kelompok sasaran yang tidak berbeda jauh.

 

Tapi kenapa yang mengawali bertindak tegas justru KPK ? Bahkan hingga saat ini kita belum pernah mendengar ada proses hukum (pro justicia) soal bansos di daerah hingga ke meja hijau.

 

Di beberapa daerah memang ada pejabat Dinsos dan rekanan yang sempat "diperiksa" APH, tetapi ironisnya juga tidak ada khabar kelanjutannya. Fakta ini tentu makin membuat kecurigaan masyarakat, karena lagi-lagi kita masih sangat sulit bahkan hampir mustahil percaya bahwa tidak terjadi permainan pat gulipat dalam penyaluran bansos. Mantan presiden Gus Dur aja dulu pernah membubarkan Depsos karena beliau menilai  menjadi sarang korupsi.

 

Apreasiasi maksimal patut diberikan kepada KPK, selain telah berhasil menangkap koruptor dana bansos, Firly Dahuri (ketua KPK) telah menyampaikan ancaman nya untuk menuntut Mensos dkk dengan maksimal hukuman mati. Sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UU no. 31 thn 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, perbuatan J Batubara memenuhi kualifikasi untuk dituntut hukuman mati. Perbuatan tersangka/ terdakwa dilakukan ketika negara dalam keadaan bahaya yaitu sedang terjadi bencana nasional (pandemic covid 19).

 

Persoalannya, apakah KPK akan tetap konsisten menerapkan pasal dengan ancaman hukuman maksimal tersebut. Tentu ini masih perlu pembuktian dalam aksi riil di depan persidangan. Bukan tidak mungkin pernyataan pimpinan KPK di luar sidang akan bertolak belakang dengan sikap JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang notabene juga bagian dari KPK.

 

Jika KPK konsisten terhadap sikap tegasnya,  akan menjadi preseden positif terhadap upaya pemberantasan korupsi di republik ini. Bisa menjadi shock terapy para calon koruptor di kemudian hari. Rakyat juga bermimpi agar Indonesia tidak menjadi surga bagi koruptor.

 

Buktikan bahwa KPK tidak menjadi lembaga yang impoten pasca berlakunya PERPU tentang Revisi UU KPK. Tetap semangat ... !! (Nganjuk, 26/12/2020).

 

#)  Penulis seorang Advokat

     dan direktur SINTARA INSTITUTE,

     Lembaga Kajian Hukum dan

     Kebijakan Publik.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar