Nasional

blog post

By Gundi Sintara, SH MH


Saya selalu berkeyakinan  republik ini bisa maju dan tinggal landas (istilah yang populer di masa Orde Baru) jika desa-desa sudah maju.

 

Ini pemikiran yang sangat sederhana, karena struktur pemerintahan di republik ini dibagi habis menjadi desa-desa. Desa merupakan hirarki pemerintahan terendah yang diberi kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri.

 

Sebab itu memajukan desa menjadi suatu keniscayaan. Ada dua hal yang memerlukan pembenahan serius untuk memacu percepatan pembangunan desa. Pertama, penyiapan SDM yang secara langsung terlibat dalam tata kelola pemerintahan desa.

 

Kedua, peningkatan sumber pendanaan desa sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan. Selama berpuluh-puluh tahun sejak republik ini merdeka -- di bidang anggaran -- desa dibiarkan hidup mandiri tanpa perhatian yang serius dari pemerintah maupun pemerintah daerah.

 

Kalau kita cermati dari aspek politik hukum (pemerintahan), dalam hal upaya peningkatan SDM aparatur pemerintah desa (Pemdes) sejak lahirnya UU Pemerintahan Daerah sudah ada peningkatan yang cukup signifikan khususnya regulasi yang terkait SDM kades dan perangkat desa.

 

Demikian halnya dari sisi anggaran juga telah terjadi perubahan yang sangat dramatis, sejak berlakunya UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa juncto PP no. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Sejak saat itu dana puluhan triliun rupiah digelontorkan ke desa di seluruh Indonesia.

 

Bahkan jauh sebelum nya yakni sejak berlakunya UU no. 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU no. 22 tahun 1999, sudah diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk memberikan bantuan keuangan kepada Pemdes yang dikenal dengan dana ADD (Alokasi Dana Desa). Meskipun nilainya tidak se-fantastis DD, kucuran ADD juga sangat berarti guna menambah kekuatan APBDesa.

 

Sebab itu dari aspek yuridis sesungguhnya sudah klir, tidak ada persoalan yang serius.  SDM pelaksana sudah dibenahi, anggaran juga disiapkan secara maksimal. Desa memiliki sumber pendapatan yang  melimpah dari DD, ADD, PAD (Pendapatan Asli Desa), bagi hasil pajak, bantuan keuangan dan pendapatan yang sah lainnya.

 

Salah satu lompatan terbesar yang terjadi dalam struktur pemerintahan desa yakni diperkenalkannya pertama kali dalam sejarah adanya lembaga "legislatif" desa yang disebut BPD (Badan Perwakilan Desa) yang diatur dalam UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Lembaga ini baru muncul dan menjadi bagian dari unsur pemerintahan desa setelah 54 tahun merdeka. Selama itu pula  kades menduduki singgasana bak raja kecil yang berkuasa penuh karena bisa  menjabat puluhan tahun dan tanpa lembaga pengawasan yang berdiri sejajar mendampinginya.

 

Kehadiran BPD tidak terlepas dari buah reformasi 98 yang gegap gempita, yang ditandai munculnya kesadaran rakyat akan pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan dari pusat hingga ke desa. Kita mencatat, di awal kelahirannya BPD disambut dengan suka cita utama para aktivis desa. Kehadiran BPD bisa dimaknai sebagai sinyal kehancuran sang penguasa tunggal di Pemdes.

 

Tidak berlebihan di awalnya BPD memang full power tidak beda dengan legislatif di daerah maupun di pusat yang memiliki fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan.  Dengan label "badan perwakilan" BPD yang rata-rata ditempati para reformis desa,  mempunyai hak memecat kades di tengah jalan. Akibatnya suasana di Pemdes tidak kondusif, konflik antar lembaga terus meruncing dan tidak sedikit kades yang menjadi bulan-bulanan BPD.

 

Keadaan ini baru mereda setelah UU no. 22 tahun 1999 dicabut dan diganti UU no. 32 tahun 2004.  Dalam UU yang baru, BPD tidak lagi merupakan "badan perwakilan", tetapi menjadi "badan permusyawaratan". Memang dengan paradigma baru BPD ini ada beberapa kewenangan krusial yang diamputasi dan pola rekrutmen anggota yang jauh berbeda.

 

Meskipun secara substansial tupoksi BPD lama dan baru tidak jauh berbeda, tetapi dengan adanya "modifikasi" tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap kinerja BPD. Lembaga yang mestinya neben bahkan lebih superior dibanding kades, berubah drastis menjadi loyo, inferior dan terkesan sekedar menjadi pelengkap penyerta atau bisa jadi pelengkap penderita.

 

Modifikasi yang sangat besar imbasnya -- yang secara riil diatur dalam Perda dan Perbup -- yakni pola rekrutmen anggota yang berubah drastis. Anggota BPD lama melalui pemilihan langsung (direct vote) dari warga desa yang mengajukan diri sebagai calon.

 

Pola yang baru anggota BPD dipilih melalui perwakilan wilayah (dusun) dan kelompok masyarakat. Akibatnya para calon anggota BPD bisa dikondisikan oleh aparatur Pemdes. Tak ayal muncul vested interest yang sangat besar, sehingga tokoh desa yang tidak dikehendaki mustahil bisa lolos menjadi anggota BPD.

 

Melihat kondisi ini sungguh membuat kita prihatin. Di saat persoalan di desa yang makin kompleks, tuntutan masyarakat terus berkembang akibat kemajuan tingkat pendidikan dan derasnya arus informasi serta makin tambunnya pundi-pundi keuangan desa, lembaga yang secara filosofis dibentuk untuk mewakili warga desa menjadi absurd dan kehilangan jati diri. Yang tampak justru berubah menjadi lembaga stempel terhadap kebijakan Pemdes (baca : kades). Apakah ini memang by design dan sudah sesuai dengan yang dikehendaki ?

 

Tidak heran jika kita sering mendengar ungkapan yang sarkastis,  BPD sekarang ini mewakili warga desa atau kepala desa ?! Akhirnya juga kembali berpulang kepada tuan-tuan anggota BPD, mau pilih yang mana ?! Karena hidup ini memang pilihan.

 

Nganjuk, 02 Desember 2020.

 

# Penulis seorang Advokat

   Alumnus FH-UB Malang

   dan mantan pimpinan komisi A

   DPRD kabupaten Nganjuk

   2 periode (2004-2014).

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar