Nasional

blog post

By Gundi Sintara, SH MH

 

Ketika Edy Prabowo (EP), menteri KKP, ditangkap tim satgas penindakan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di bandara Soekarno Hattta dan ditetapkan sebagai tersangka, saya membayangkan apa yang sedang berkecamuk dalam pikiran Prabowo Subianto (PS).

 

Pastinya PS kehilangan kata-kata. Ada rasa sedih, marah, menyesal, malu bercampur menjadi satu. Di partai Gerindra EP bukan kader biasa.  Selain posisinya berada di elit DPP, EP mempunyai kedekatan pribadi dengan PS. Konon mereka sudah bersama ketika PS masih hidup di Yordania, pasca reformasi 98. Boleh dikata, EP orang kepercayaan PS.

 

Makanya ketika Jokowi memberi bonus jabatan menteri karena Gerindra bersedia bergabung di koalisi pemerintah, PS menunjuk EP. Padahal kalau mau jujur, masih ada kader partai Gerindra lain yang tidak kalah kompeten dan populis seperti Fadly Zon, Sandiaga Uno, Reza Patria, dll. Namun faktanya PS tetap memilih EP untuk duduk di kabinet Jokowi.

 

"Penundukan" partai Gerindra kepada pemerintah tentu bukan tanpa perhitungan politik yang matang. Dukungan rakyat terhadap PS sebagai capres tidak semata-mata karena kehebatan PS dan partai Gerindra-nya. Sebagian rakyat mulai kritis, menginginkan kehadiran oposisi yang bisa menjadi kekuatan penyeimbang (balancing) rezim. Kekuatan rezim yang berlebihan tanpa kontrol tidak lebih sebagai bentuk pseudo-demokrasi.

 

Sebab itu ketika PS menerima "pinangan" Jokowi tentu membuat kelompok kritis ini marah dan menarik dukungannya. PS sangat menyadari situasi ini. Sehingga keberanian PS "bercerai" dengan pendukung kritisnya dan "bermesraan" dengan mantan rivalnya dalam Pilpres, merupakan suatu bentuk "perjudian politik" yang penuh resiko buat agenda politik 2023 dan 2024.

 

Tidak heran, penempatan kader partai dalam jabatan publik di kabinet menjadi bagian dari pembuktian riil terkait eksistensi dan  integritas partai di mata publik. Kinerja duta partai Gerindra di kabinet yakni PS dan EP berfungsi sebagai marketing politik yang sangat penting dan strategis. Masa  bakti Jokowi akan berakhir 2024, bukan tidak mungkin PS masih memiliki libido politik untuk kembali bertarung dalam suksesi presiden.

 

Sadar akan posisi dan resiko yang dihadapi, PS  sangat berhati-hati "mengadu nasib" dan hidup di tengah lingkungan lawan politiknya. Sejauh ini PS mampu menempatkan diri menjadi anggota kabinet yang nyaris tanpa cacat. Publik memberikan apresiasi sangat positif kepada mantan menantu penguasa Orde Baru ini.

 

Ironisnya ketika ketum Gerindra ini mati-matian menjaga kredibilitas partainya, di saat yang sama justru anak emasnya sendiri berkhianat. EP terbukti tidak bisa menjaga kepercayaan penuh yang telah diberikan kepada dirinya.

 

EP lupa diri, kata orang Jawa "gak kuat derajat", "kere munggah mbale" sehingga jabatan dan kedudukan yang terhormat telah disalahgunakan dengan terima suap milyaran rupiah terkait ijin eksport bibit lobster (benur). EP keterlaluan, telah  menampar muka bosnya sendiri dengan tamparan yang sangat keras dan "mematikan".

 

Kita masih ingat ketika kampanye Pilpres 2019, PS selalu jualan isu pemberantasan korupsi. Kata PS yang selalu bicara menggebu-gebu : penyakit korupsi di Indonesia sudah sangat parah masuk stadium 4, kalau ada kadernya yang terbukti korupsi dirinya akan menindak tegas. Itu digembor-gemborkan PS ketika masih berada di luar kekuasaan.

 

Ketika PS sudah menjadi bagian dari kekuasaan, rakyat mencatat, tidak ada reaksi saat Jokowi mengeluarkan PERPU KPK yang dinilai menjadi bagian dari pelemahan secara sistematis lembaga anti rasuah itu. Para kadernya di Senayan juga memble aja saat PERPU KPK ditetapkan menjadi UU.

 

Kini PS kembali menerima ujian cukup berat. Alih-alih ikut bela negara, membantu memberantas para maling uang rakyat, justru kader terbaiknya menjelma menjadi bagian virus yang harus diberantas. Apa dan bagaimana reaksi PS, rakyat dan para mantan kadernya yang kritis dan telah "bercerai" masih setia menunggu dan rindu sikap tegas pak jenderal.

 

Benar kata para bijak, untuk menguji integritas moral seseorang maka beri dia kekuasaan.

 

Nganjuk, 28 Nopember 2020

 

# Penulis seorang Advokat dan

   direktur SINTARA INSTITUTE,

   Lembaga Kajian Hukum dan

   Kebijakan Publik.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar