Nasional

blog post
By Gundi Sintara

 

Perbedaan pandangan terkait pengesahan RUU Cipta Kerja terus bergulir dan belum ada titik temu. Masing-masing punya argumentasi yang sama-sama meyakini kebenarannya.  

 

Bagi kelompok yang pro terus berupaya meyakinkan publik betapa pentingnya kehadiran UU Cipta Kerja bagi upaya pemulihan krisis ekonomi Indonesia. Sebab itu kehadiran UU Cipta Kerja menjadi sebuah keniscayaan.

 

Sebaliknya pihak yang kontra tetap bersikukuh UU Cipta Kerja dinilai hanya akan memanjakan investor dan kelompok oligarkh. Ini akibat kemudahan dan fasilitas yang "berlebihan" bagi investor akan berakibat melemahnya peran negara untuk melindungi kepentingan rakyat dari hegemoni pemodal.

 

Bagi pihak yang kontra ada dua opsi yang bisa dilakukan yakni terus menekan Jokowi agar bersedia menerbitkan PERPU atau mengajukan gugatan judicial review ((JR) uji materi) ke  Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Melihat perkembangan di lapangan, tampaknya dua opsi ini dilakukan secara bersama-sama. Faksi yang memilih PERPU terus melakukan demo di istana Presiden yang dipelopori mahasiswa dan aktivis berbagai Ormas. Faksi yang lain, ada beberapa pihak yang sudah mendaftarkan gugatan JR ke MK.

 

Kita juga bersyukur dua ormas Islam terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah, yang sama-sama menolak UU Cipta Kerja, memilih opsi mengajukan gugatan ke MK. Jika keduanya bersatu mengambil jalan politis ikut menekan Jokowi terbitkan PERPU maka beban pemerintah akan sangat berat.

 

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, sangat menarik ditelaah terkait  pendaftaran  gugatan JR, seperti dilansir media, sudah didaftarkan oleh 3 penggugat hanya berselang dua-tiga pekan setelah diketok DPR (5 Oktober 2020).

 

Pertanyaannya, apakah gugatan tersebut sudah sesuai menurut hukum (acara) yang berlaku di MK ? Dan apa yang bisa menjadi obyek gugatan dalam gugatan JR di MK (ada gugatan JR yang menjadi wewenang Mahkamah Agung (MA) ?

 

Dua pertanyaan mendasar itu menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Uraian terkait tempus pengajuan/ pendaftaran gugatan tidak bisa dilepaskan dengan kewenangan MK dalam memeriksa dan mengadili obyek gugatan JR.

 

Dalam konteks perkara UU Cipta Kerja secara yuridis masih dipertanyakan legal standing yang menjadi obyek gugatan. Sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a UU no. 24 tahun 2003 tentang MK tegas dinyatakan : "(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji UU terhadap UUD RI Tahun 1945".

 

Jika mengacu substansi norma UU MK secara eksplisit tegas yang bisa menjadi obyek gugatan hanya berupa UU. Padahal pada saat para penggugat mendaftarkan gugatan pada kepaniteraan MK  obyek gugatan a quo masih berupa RUU karena belum ada tandatangan Presiden dan belum diundangkan dalam Lembaran Negara.

 

Pasal 87 UU no. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan : "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan".

 

Tanda tangan Presiden sebetulnya bukan menjadi syarat mutlak pengesahan RUU menjadi UU. Presiden diberi kesempatan paling lambat 30 hari setelah menerima draf RUU yang telah disetujui bersama melalui rapat paripurna DPR. Jika setelah 30 hari Presiden tidak menandatangani RUU tetap berlaku menjadi UU dan wajib diundangkan.

 

Hal ini ditegaskan pasal 73 ayat (2) UU no. 12 tahun 2011 : Dalam hal RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

 

Oleh sebab itu secara teknis-yuridis, gugatan yang diajukan sebelum obyek gugatan sah menjadi UU maka bisa dikategorikan gugatan yang prematur, sehingga tidak memenuhi syarat formil. Majelis hakim MK bisa menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima (niet ovenklacht (NO)).

 

Meskipun dalam putusan NO penggugat masih bisa mengajukan gugatan baru namun tindakan ini hanya akan  membuang-buang waktu dan biaya sekaligus menjatuhkan kredibilitas penggugat. Apakah ini memang by design. Wallahualam bissawab !!

 

# Nganjuk, 23 Oktober 2020.

 

# Penulis Gundi Sintara, SH MH

   Seorang Advokat alumnus FH-UB

   Malang dan anggota PERADI

   (Perhimpunan Advokat Indonesia).

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar