Nasional

blog post

By Gundi Sintara

 

Pengesahan RUU Omnibus Law yang kemudian menjadi UU Cipta Kerja benar-benar mengundang kontroversi yang luar biasa, khususnya dari kalangan buruh.

 

Meskipun dalam RUU Cipta Kerja yang terdampak tidak hanya kepentingan buruh, tetapi  masih banyak klaster lain. Ada beberapa isu yang tidak kalah seksi seperti lingkungan hidup, kewenangan pemerintah daerah, pencabutan UU hanya dengan PP, labelisasi halal,  pertanahan, dll.

 

Namun yang sangat cepat responsif dan diikuti aksi riil berupa demo baru kalangan buruh yang didukung aktivis mahasiswa, pelajar dan para akademisi. Para buruh takut terbitnya UU Cipta Kerja ada beberapa substansi norma yang merugikan dirinya, makin melemahkan eksistensi dan posisi tawarnya dalam konteks hubungan industrial.

 

Tidak heran salah satu tuntutan para pendemo yang mengemuka, setelah gagal membendung kedigdayaan DPR yakni mendesak agar Jokowi  mencabut UU Cipta Kerja. Mereka menilai produk hukum sapujagat yang menyatukan 79 UU lain itu dinilai cacat formil maupun materiil.

 

Apakah Jokowi punya kewenangan membatalkan RUU yang sudah disetujui DPR ? Dalam sistem ketatanegaraan kita, Jokowi sebagai kepala negara memiliki hak prerogatif untuk melakukan amandemen UU. Caranya dengan menerbitkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) karena alasan kegentingan yang memaksa (force mayeure). 

 

Sebagaimana diketahui dalam pembentukan produk hukum perundang-undangan wajib memenuhi 3 (tiga) landasan yakni filosofis, yuridis dan sosiologis. Dua landasan pertama tidak mungkin dijadikan alasan pembatalan UU, karena selain RUU itu lahir dari pemerintah, kewenangan hak uji materi ada di Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Sebab itu hanya alasan  sosiologis yang bisa menjadi senjata pamungkas terbitnya PERPU. Fakta di lapangan sudah tidak terbantahkan sejak ketok palu Azis Samsudin (politisi partai Golkar) selaku pimpinan rapat paripurna, terjadi  gejolak, gelombang penolakan dan aksi demo yang sebagian terjadi anarkhisne  di masyarakat. Jika gejolak ditengarai akan terus berkepanjangan tentu akan menimbulkan disstabilitas nasional.

 

PERPU bisa dikeluarkan setelah 30 hari sejak DPR  menyerahkan draft RUU yang telah diparipurnakan kepada presiden. Tenggang waktu ini dihitung dari batas maksimal Presiden menandatangani atau tidak, setelah menerima dari DPR. Presiden tanda tangan atau tidak, setelah lewat 30 hari, RUU sudah sah menjadi UU dan dicantumkan dalam Lembaran Negara. Dengan demikian UU Cipta Kerja akan berlaku sebagai hukum positif  yang memiliki kekuatan mengikat.

 

Pertanyaannya, apakah masih ada kemungkinan Jokowi akan bersedia menerbitkan PERPU yang berisi pembatalan UU Cipta Kerja ? Mampukah tekanan yang bertubi-tubi dari berbagai komponen masyarakat termasuk dua ormas Islam terbesar di tanah air yakni NU dan Muhammadiyah bahkan MUI menggoyahkan keteguhan seorang Jokowi ?

 

Sebenarnya pertanyaan ini secara tersirat sudah terjawab. Kita bisa mencermati dari sikap dan pernyataan Jokowi pada pra dan pasca sidang paripurna DPR  (5 Oktober 2020). Sinyal ini makin jelas  pasca meletus aksi mogok nasional buruh yang terjadi di beberapa kota.

 

Dalam rapat kabinet, Jokowi memerintahkan kepada Kapolri untuk bertindak tegas secara hukum terhadap pelaku demo UU Cipta Kerja yang anarchis dan para provokator demo.  Berikutnya Jokowi juga melakukan press conference untuk membantah munculnya narasi yang dituding  hoax terkait substansi UU Cipta Kerja. Meskipun klarifikasi Jokowi ini pada akhirnya juga menimbulkan debatable di medsos.

 

Faktanya dalam hitungan jam tim cybercrime Polri sudah menangkap terduga pelaku hoax UU Cipta Kerja, beberapa diantaranya tokoh KAMI. Mereka dituduh sebagai provokator lewat tulisan di medsos sehingga dituding sebagai penyebab kegaduhan/ aksi demo.

 

Para menteri terkait, pimpinan parlemen juga sibuk melakukan sosialisasi ke publik. Juga beredar kabar tidak sedap, perwakilan pemerintah melakukan lobby terhadap pimpinan serikat buruh dan aliansi BEM  (Badan Eksekutif Mahasiswa)  se-Indonesia dengan janji imbalan uang dan fasilitas kuliah S-2 agar tidak melakukan aksi demo.

 

Serangkaian peristiwa yang kasatmata ini sudah sangat jelas apa reaksi Jokowi terhadap tuntutan pencabutan UU Cipta Kerja. Bahkan di depan delegasi MUI yang menemui di istana negara (16/10/2020), Jokowi tetap bersikukuh tidak akan menerbitkan PERPU.

 

Seperti biasanya pemerintah dan parlemen buru-buru melempar bola panas ini ke MK. Meskipun publik tahu bagaimana kredibilitas lembaga peradilan yang diberi amanah mengawal dan menjaga konstitusi ini. Moga2 tidak muncul kegaduhan baru lagi. 

 

#) Gundi Sintara, SH MH seorang

     Advokat anggota PERADI.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar