Hukum

blog post

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Surabaya yang dipimpin I Wayan Sosiawan, SH MH pada pembacaan putusan (Senin, 7 Mei 2018) kasus korupsi jembatan Brawijaya Kota Kediri membuat detak jantung para mantan petinggi kota Kediri dan rekanan berdegup kencang tak beraturan.

Selain menghukum bersalah pada 3 terdakwa, mengirimnya ke hotel prodeo dan menjatuhkan  denda ratusan juta rupiah  terhadap Kasnan, Nur Iman Satriyo Wibowo dan Wijanto, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada JPU untuk melakukan penyidikan dan hingga membawanya ke persidangan 5 nama baru yang selama ini oleh tim penyidik Polda Jatim “hanya” diposisikan sebagai saksi.

Lima  nama baru ini bisa jadi menjadi tokoh utama karena kedudukannya sebagai penentu kebijakan di pusaran kekuasaan Kota Kediri. Dua orang merupakan top eksekutif yakni dr. Samsul Azhar, Sp.PD yang notabene mantan walikota Kediri periode 2009 – 2014 dan Drs Agus Wahyudi, MSi yang juga mantan sekda kota Kediri.  Tiga orang yang terbidik lainnya Hartoyo, Cahyo Wijoyo dan Hermanto berasal dari rekanan.

Khabar dari ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya yang mulanya semata-mata hanya merupakan persoalan yuridis, secepat kilat berubah menjadi konsumsi politik yang sangat menarik perhatian di kalangan politisi kota Kediri. Hal ini disebabkan posisi Samsul Azhar saat ini kembali tercatat menjadi kandidat walikota Kediri periode 2018 – 2023.

Bedanya pada jabatan periode pertama (2009 – 2014) Samsul Azhar berpasangan dengan Abu Bakar (walikota sekarang) diusung PAN dan Partai Demokrat, tetapi pada Pilkada serentak 2018 Samsul Azhar bersama Teguh Kinarto direkomendasi koalisi PDIP dan partai Hanura. Sementara pada saat kasus ini mulai terendus aparat  penegak hukum, Agus Wahyudi yang pernah menjadi plt sekda kabupaten Nganjuk, sekarang kembali mengabdi sebagai pejabat di Pemprop Jatim.

Tidak heran ada beberapa politisi kota Kediri yang menyesalkan langkah Samsul Azhar yang tetap bernafsu merebut jabatan orang no 1 di kota Kediri, di saat yang sama kasus korupsi jembatan Brawijaya yang sudah lama mangkrak mulai dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Padahal pada berkas perkara tahap I ini nama Samsul Azhar cs hanya berkedudukan sebagai saksi. Sumber LensaMata.com di kalangan politisi mengatakan, jika Samsul Azhar tidak ikut berebut jabatan walikota “besar kemungkinan” namanya tidak muncul dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim.

“Ini hanya analisa dan spekulasi politik aja. Tentang benar tidaknya tentu kita tidak bisa memastikan karena kami tidak punya palu”, ujar seorang tokoh politik yang wanti-wanti tidak menulis namanya kepada Markus Sukamto dari LensaMata.com.    

Menyimak pertimbangan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, LensaMata.com mencatat setidaknya ada tiga (3) dosa yang telah dilakukan Samsul Azhar sebagai walikota sehingga bisa menyeretnya menjadi  salah satu “calon” tersangka, diantaranya :

Pertama, proyek pembangunan jembatan Brawijaya menelan dana sebesar Rp 66.409.000.000 yang berasal dari dana multiyears APBD kota Kediri dimulai tahun anggaran 2011. Namun realitanya proyek itu sudah dikerjakan sejak tahun 2010 oleh PT Fajar Parahyangan dari pemenang lelang PT Surya Graha Semesta (SGS). Padahal anggaran secara sah baru tersedia pada APBD TA 2011.

Kedua, walikota baru mengajukan anggaran pembangunan jembatan Brawijaya ke DPRD setelah dilakukan lelang bahkan sudah mulai dikerjakan oleh rekanan. Sebaliknya persetujuan DPRD juga tidak dilakukan secara procedural karena ketua Drs Nurudin Hasan menandatangani surat tersebut tanpa melalui rapat paripurna. Sikap ketua DPRD ini pada akhirnya memperoleh reaksi keras dari anggota DPRD yang lain dengan membuat gerakan politik berupa aksi mosi tidak percaya.

Belakangan di depan persidangan di Pengadilan Tipikor Nurudin Hasan  mengelak, surat yang ditandatangani tersebut hanya berupa “surat balasan”  kepada walikota. Di sisi lain upaya menggulingkan politisi PAN tidak membuahkan hasil, karena Nurudin Hasan tetap menduduki jabatan ketua hingga purna tugas. Sekarang mantan ketua DPD PAN Kota Kediri ini loncat pagar menjadi anggota DPRD periode 2014 – 2019 dari fraksi PKB.      

Ketiga, ada pertemuan antara Samsul Azhar dengan Widjianto Hadi Wiyono petinggi PT SGS di salah satu hotel di Surabaya. Pada pertemuan tersebut dibicarakan rencana pemberian fee sebesar 5% dari nilai pagu proyek, jika dihitung mencapai Rp 3,3 milyar.  

Yang menjadi pertanyaan apakah tim penyidik Polda Jatim atau tim penyidik Kejari Kota Kediri akan benar-benar menindaklanjuti “perintah” Majelis Hakim Tipikor Surabaya. Jika ditindaklanjuti dengan penyidikan hingga penuntutan, kapan akan dimulai. Sebelum hari “H” Pilkada ataukah setelah pesta demokrasi digelar serentak pada 28 Juni 2018 ini. 

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar