Regional

blog post

Seperti kata pepatah, “biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu”. Ungkapan itu barangkali ada kemiripan dengan polemik yang terjadi soal incenerator di RSUD Nganjuk. Meskipun warga sekitar merasa resah dan hukum telah mengatur secara tegas tentang kewajiban yang harus dipenuhi pihak pengelola alat pengolah limbah (medis) kategori B3, namun pihak menejemen RSUD tidak bergeming.

 

Faktaya, kendati sudah beroperasi selama hampir 3 (tuga) tahun, ternyata belum mengantongi ijin operasional dari Kemen-LHK. Mesin pengolah limbah medis produksi dalam negeri (Surabaya) ini terus beroperasi, seolah tidak ada persoalan sama sekali. Warga sekitar sudah melancarkan aksi protes toh tetap tidak ada tanggapan yang memadai. RS yang sejatinya menjadi tempat mengobati orang sakit, justru berpotensi mengancam kesehatan tetangganya sendiri.

 

Dari informasi yang berhasil dihimpun LensaMata menunjukkan, secara faktual kualitas hasil emisi pembuangan limbah B3 yang keluar dari cerobong incenerator memang patut dipertanyakan. Hal ini terlihat secara kasatmata, ketika dilakukan pembakaran dari cerobong sering keluar asap tebal dan bau menyengat. Ini bisa terlihat dan dirasakan langsung oleh warga sekitar yang tinggal di belakang RSUD tepatya di Jl. Gubernur Suryo.

 

Menurut sumber LensaMata, kondisi seperti ini bisa terjadi disebabkan dua kemungkinan, pertama, kurangnya kemampuan SDM yang bekerja dibalik pegoperasian incenerator ditambah lemahnya pengawasan. Kedua, kualitas mesin incenerator sendiri mulai diragukan. Dengan harga lelang Rp 1,058 M dari nilai pagu anggaran Rp 1,08 M pada tahun 2013, apakah sudah sebanding dengan kualitas barang yang diterima RSUD. Apalagi jika disandingkan dengan harga incenerator sejenis yang ada di pasaran. LensaMata belum menemukan data konkrit adanya permainan dalam proses pengadaan incenerator  atau setidaknya muncul dugaan adanya mark-up harga.   

 

Melanggar Hukum

 

Sebagaimana yang diberitakan LensaMata sebelumnya, kasubag Humas Eko Susanto tegas mengatakan, ijin operasional ke Kemen-LHK sudah dalam proses pengajuan. Artinya sejak 2014 hingga sekarang RSUD Nganjuk mengoperasikan incenerator secara illegal.

 

Jika pernyataan resmi juru bicara RSUD ini benar, patut dipertanyakan lantaran untuk menyelesaikan urusan ijin bagi lembaga pemerintah, tidak bisa selesai selama lebih dua tahun. Bisa jadi, pihak rekanan wan prestasi atau tidak memproses pengajuan ijin. Dimana letak kendalanya ? Sesuai dokumen kontrak, terkait ijin operasional menjadi tanggung-jawab sepenuhnya rekanan pemenang lelang. Sayangnya LensaMata belum bisa mengkonfirmasi pimpinan CV. KD, rekanan pemenang lelang yang berkantor di Perum Kepuh Permai Sidoarjo.     

 

Bagi RSUD dihadapkan pada keadaan yang dilematis. Satu sisi tidak bisa menunda pengolahan limbah B3 yang menumpuk seiring terus meningkatnya jumlah pasien, di sisi lain perintah UU tegas menyatakan harus memiliki ijin. Apalagi RS berplat merah harusnya bisa memberi contoh yang baik bagi lembaga lain non-pemerintah, bukan memaksakan kehendak yang berakibat melanggar hukum.  Ketentuan norma dalam pasal 102 UU no. 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo PP no. 18 tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah B3, juga memberikan sanksi pidana penjara dan denda.

 

Menurut praktisi alat pengolah limbah B3 Totok Darmanto, jika merujuk pada aturan tidak hanya pengolahan limbah B3 saja tetapi juga menyangkut  penampungan dan pembuangannya (dumping) harus memiliki ijin. Kata pengusaha alkes ini, incenerator tidak dapat dipakai pembakaran selama ijin belum dikantongi. Jika pengelola tetap memaksakan berarti sudah melanggar hukum.

 

“Sesuai ketentuan untuk mendapatkan ijin vendor harus sudah melakukan presentasi teknologi untuk menunjukkan kelayakan dan standarisasi teknologi didepan Men-LHK, APLI dan KADIN kalau vendor sama sekali tidak melakukan itu sampai kapanpun tidak akan dapat ijin”, ujarnya.

 

Bos CV Abriantama ini merasa kaget diberitahu LensaMata jika incenerator RSUD Nganjuk ternyata belum memiliki ijin operasional. Pihak manajemn RSUD dan rekanan pemenang tender, menurut Totok, sama-sama harus ikut bertanggung-jawab secara hukum.  

  • Share This Story

Komentar